Ketum Parpol Hanya Dua Periode, Sekjen Golkar: Tak Ada Ketum Golkar Lebih Dari Dua Periode

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar jabatan ketua umum partai politik tak lebih dari dua periode. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji tidak mempermasalahkan usulan KPK tersebut.

"Partai Golkar nggak ada masalah dengan usulan itu karena tanpa aturan tersebut, belum ada Ketum Golkar yang menjabat lebih dari dua periode. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu kualitas demokrasi internal agar kekuasaan tidak hanya terpusat di satu orang saja," kata Sarmuji kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Kamis (23/4/2026)

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Ia menyatakan, usulan tersebut dalam rangka memperkuat partai politik.

"Itu baik untuk perkuat parpol, menjaga regenerasi, lalu untuk menghindari abuse, bagus untuk kedepan. Tapi itu harus diatur dalam internal partai, diatur dalam Undang-Undang Partai supaya makin kuat," kata Zulfikar Arse.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, usulan tersebut juga dalam rangka mewujudkan good governance, clean and clear governance.

"Yang jelas itu bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan good governance dan clear dan clean governance sehingga makin baik, kebijakan, prilaku, wajah partai kita. Kita ingin mengakselarasi negara kita, tentu kita harus banyak pembaharuan, baik struktural maupun cultural," ujarnya.

Dengan usulan KPK tersebut, Partai Golkar akan membawa usulan tersebut ke internal partai untuk dibahas.

"Akan kita jadikan bahan kajian usulan KPK itu, demi perbaikan bangsa dan penguatan partai, demokrasi, menghindari abuse, kita menyambut baik lah," kata Zulfikar Arse.

Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian tahun 2025 terkait tata kelola partai politik (parpol) untuk mencegah korupsi. Salah satu dari 16 rekomendasi KPK adalah pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.