Jabatan Ketum Parpol, PDI Perjuangan: Lebih Baik Diatur AD/ART Masing-Masing Parpol

Jakarta, MI - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi (PDI Perjuangan), Andreas Hugo Pareira mengatakan, masa jabatan ketua umum sebuah partai politik sebaiknya diatur dalam AD/ART masing-masing partai.

 

Hal itu dikatakan Andreas Hugo Pareira terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum partai politik hanya dua periode.

 

"Kalau periode jabatan di partai, menurut saya, lebih baik diatur dalam AD/ART masing-masing partai sesuai dengan situasi kebutuhan yang ada di masing-masing partai. Nanti rakyat yang akan menilai," kata Andreas Hugo Pareira saat dihubungi monitorindonesia.com, Kamis malam (23/4/2026).

 

Ia menambahkan, apa yang diusulkan KPK pada prinsipnya bisa dipahami. Namun tentu harus dibedakan antara manajemen pengelolaan organisasi bisnis, organisasi pemerintahan dan organisasi partai politik.

 

"Hal yang perlu dan patut menjadi perhatian adalah memisahkan secara tegas kepentingan dan tanggung jawab kepartaian dan tanggung jawab pemerintahan. Ini untuk menghindari terjadinya manipulasi pemanfaatan asset dan keuangan negara untuk kepentingan partai politik ketika menjadi partai pemerintah. Dan untuk itu perlu ada lembaga independen atau kelembagaan Bawaslu diperkuat untuk melakukan kontrol," ungkap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.

 

Ditambahkannya, usulan KPK ini sebenarnya sebagian di PDI Perjuangan sudah dilakukan. Terutama di tingkat Pusat (DPP), PDI Perjuangan adalah partai yang sudah beberapa tahun berturut-turut memperoleh penghargaan Organisasi Standar Mutu (ISO) untuk tata kelola organisasi. Termasuk tentu yang berkaitan dengan tata kelola keuangan partai. Memang harus diakui di tingkat DPD (Propinsi) dan DPC (kabupaten/kota) belum semua melakukan tata kelola dengan kualifikasi mutu terbaik.

 

"Untuk DPP PDI Perjuangan kebetulan dalam minggu-minggu ini kami melakukan kaderisasi kepengurusan inti partai , Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Partai untuk memahami benar tupoksi, penjabaran dalam tugas organisasi kepartaian dan tanggung jawab termasuk tata kelola keuangan partai," kata Andreas.