Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Doli Kurnia mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dimulai bila sudah ada konsensus antara Presiden dan Ketua Umum Partai Politik.
Doli menyebutkan, pembahasan sebuah UU dimulai dari adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kapan akan dimulai pembahasannya dan siapa yang mengambil inisiatif. Apalagi, sambungnya, UU Pemilu ini adalah UU besar, penting dan strategis, sehingga perlu ada konsensus antara pemerintah dan DPR. Dan seperti yang kita ketahui, di dalam pemerintahan saat ini, sama konfigurasinya dengan di DPR, diisi oleh pimpinan partai politik.
"Jadi kita menunggu saja pembicaraan pada level pimpinan partai politik, khususnya koalisi pendukung pemerintah, yang ketua koalisinya adalah Presiden. Apabila sudah dicapai konsensus, DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik, akan mengikutinya. Dan siapa yang akan mengambil inisiatif itu menjadi sesuatu yang teknis saja," kata Doli kepada monitorindonesia.com, Selasa (12/5/2026).
Baginya, kalau pembahasan RUU Pemilu dipercepat, tentu akan lebih baik."Concern saya adalah lebih cepat dibahas akan lebih baik. Soal siapa yang mengambil inisiatif tidak jadi soal. Bisa DPR, boleh juga dari pemerintah," kata politisi Golkar itu.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan RUU Pemilu biasanya jadi inisiatif pemerintah.
"Biasa dari Pemerintah. Dari Pemerintah ada kelebihan memperkuat sisi teknokratis, kita sudah enam kali pemilu dan banyak disebut demokrasi prosedural, perlu naik kelas ke demokrasi substansial," kata Mardani.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Saleh Daulay menyarankan agar RUU Pemilu dijadikan inisiatif pemerintah guna mempercepat pembahasan tanpa terhalang oleh kepentingan politik masing-masing partai.
"Seingat saya, RUU Pemilu itu selalu atas inisiatif pemerintah. Kalau memang mau dibahas, untuk yang sekarang pun saya usul untuk diambil oleh pemerintah. Tinggal dibahas lagi di baleg agar pembahasan bisa segera dimulai," tutur Saleh
