Jakarta, MI– PDI Perjuangan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Menurutnya, fungsi tersebut selama ini dijalankan PDI- Perjuangan melalui sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Demokrasi memerlukan kontrol dan checks and balances. Itulah yang dijalankan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," kata Hasto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDI- Perjuangan, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Hasto menilai apresiasi yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap kritik PDIP harus menjadi pesan bagi seluruh aparat penegak hukum agar tidak melakukan pembungkaman terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik secara demokratis.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Kritik terhadap pemerintah, kata dia, lahir dari kepedulian terhadap bangsa dan tidak seharusnya dibalas dengan tindakan represif.
PDIP juga menyatakan keprihatinan terhadap gejala menguatnya militerisme serta berbagai dugaan pembungkaman terhadap kelompok masyarakat sipil yang belakangan semakin sering disuarakan publik.
"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik warga negara karena kecintaan kepada tanah air. Kritik tidak boleh dihadapi dengan represi," tegas Hasto.
Ia menambahkan, pengalaman PDIP saat berada dalam pemerintahan menunjukkan bahwa kritik memiliki peran penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memperbaiki jalannya pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR mengaku menghargai posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Meski kerap menerima kritik keras dari partai berlambang banteng tersebut, Prabowo menilai keberadaan oposisi tetap diperlukan dalam sistem demokrasi.
Prabowo bahkan menyampaikan terima kasih kepada PDIP karena dinilai berkontribusi menjaga keseimbangan demokrasi melalui fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Pernyataan saling menghargai antara pemerintah dan oposisi tersebut menjadi sinyal penting bahwa ruang kritik dan kontrol publik tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi di Indonesia.**
