Jakarta, MI— Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan dunia tengah menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus melonjak.
Dalam pidatonya di ajang Perbanas International Conference on Economics, Business, Management, Accounting, and IT (PROVISION) 2026, Selasa (2/6/2026), SBY menegaskan banyak negara kini terjebak dalam tekanan utang dan beban pembiayaan yang semakin mengkhawatirkan.
“Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik. Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang,” tegas SBY.
Menurutnya, kondisi global saat ini diperparah oleh berbagai krisis sekaligus, mulai dari perubahan iklim, fragmentasi ekonomi dunia, hingga tekanan fiskal yang terus membesar.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengentasan kemiskinan terus meningkat.
SBY menilai pembangunan berkelanjutan tidak mungkin berjalan hanya dengan slogan dan kebijakan di atas kertas. Negara membutuhkan pembiayaan yang kuat, sehat, dan berkelanjutan.
“Pada saat yang sama, tekanan fiskal terus meningkat di seluruh dunia. Karena itulah inovasi keuangan menjadi sangat penting,” katanya.
Meski mendorong inovasi di sektor keuangan, SBY mengingatkan pemerintah dan regulator agar tidak mengorbankan tata kelola dan integritas.
Ia menegaskan sektor keuangan harus menjadi penggerak transformasi ekonomi, bukan justru sumber krisis baru.
Menurut SBY, perbankan harus lebih agresif mendukung sektor produktif, sementara pasar modal perlu diarahkan untuk mendorong investasi jangka panjang.
Regulator juga diminta menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa mematikan ruang inovasi.
“Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting. Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola,” ujarnya.
SBY turut menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis keuangan global 2008. Menurutnya, Indonesia bisa bertahan karena menjaga kepercayaan pasar melalui koordinasi kebijakan yang solid dan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
Ia mengingatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak bisa sekadar meniru strategi ekonomi negara maju.
Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, transformasi digital, dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila kebijakan dijalankan dengan konsisten, praktik pembangunan dilakukan dengan integritas, dan pembiayaan dikelola secara bertanggung jawab,” tegas SBY.**
