Jakarta, MI - Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi.
"Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah antisipasi ke depan. Selain menjaga kondisi fiskal negara agar tetap sehat, kebijakan ini juga memiliki implikasi lain yang perlu dipersiapkan dengan baik, terutama program-program untuk mengurangi beban masyarakat,” kata Sartono dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kebijakan menaikkan BBM non subsidi adalah mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia memahami bahwa penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar dan kenaikan harga energi di tingkat global. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai penyesuaian harga BBM memang dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai konsekuensi yang berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga diperlukan mitigasi yang matang agar dampaknya dapat diminimalkan.
Lebih lanjut, Sartono mengajak seluruh pihak untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih efisien. Menurutnya, kenaikan harga energi dunia menjadi pengingat pentingnya penggunaan energi secara bijak dan tidak berlebihan.
"Kita mengikuti harga pasar internasional yang memang sedang naik. Karena itu, kita semua juga harus mulai berhemat dan menggunakan energi seperlunya. Yang terpenting adalah kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan ketersediaannya terjaga,” kata anggota DPR RI Dapil Jatim VII tersebut.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI, Sartono menyampaikan bahwa Komisi XII akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, guna mencari solusi dan langkah strategis dalam mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan BBM ke depan.
"Kami akan mengundang pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk membicarakan persoalan ini dan mencari langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan BBM terhadap masyarakat,” tutupnya.
