Jakarta, MI - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi ditengah melemahnya rupiah berpotensi menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ia mengingatkan, bila tekanan biaya hidup terus meningkat namun perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi.
“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Menurut Budi, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi stabilitas makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan belanja rumah tangga. Ia menilai komunikasi kebijakan terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi juga perlu diperbaiki agar DPR dan publik mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan dan konsekuensi kebijakan tersebut.
Budi menambahkan, pemerintah perlu menjaga agar tekanan biaya hidup tidak semakin menggerus konsumsi masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlindungan terhadap daya beli kelompok menengah perlu menjadi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi ke depan.
“Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor,” pungkasnya.
