Jakarta, MI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah kini berada di bawah sorotan tajam.
Dugaan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan akibat membengkaknya jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memicu desakan audit menyeluruh terhadap lebih dari 13 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia.
Komisi IX DPR RI menilai lonjakan jumlah titik SPPG yang jauh melampaui perencanaan awal tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Di balik pembengkakan tersebut, muncul pertanyaan serius mengenai tata kelola anggaran, akurasi perencanaan, hingga kemungkinan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan audit harus segera dilakukan apabila ditemukan indikasi kejanggalan dalam proses pembayaran kepada dapur-dapur MBG.
"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran, hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh melakukan pembayaran secara serampangan. Setiap rupiah yang dibayarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing dapur.
"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar. Pembayaran harus berdasarkan pengeluaran yang benar-benar dilakukan oleh setiap dapur," tegasnya.
Tak hanya audit, DPR juga meminta sanksi keras dijatuhkan kepada pengelola dapur yang terbukti melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi dapat berupa penghentian sementara hingga pencabutan kerja sama apabila ditemukan penyimpangan yang merugikan negara.
Yahya menilai kasus ini harus menjadi momentum pembenahan total tata kelola MBG. Ia mengingatkan program yang mengelola anggaran ratusan triliun rupiah tidak boleh dibayangi praktik pemborosan maupun lemahnya pengawasan.
"Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan kembali terjadi. BGN harus konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas," ujarnya.
Sorotan DPR menguat setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya lonjakan jumlah titik SPPG yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik dapur MBG.
Menurut Zulhas, jumlah dapur MBG di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) semula diproyeksikan hanya 21 ribu titik. Namun dalam perkembangannya angka tersebut melonjak menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.
"Misalnya terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21 ribu titik, sekarang menjadi 27.877 titik," ungkap Zulhas.
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah 3T. Dari rencana awal sebanyak 2.000 titik, jumlahnya melonjak drastis menjadi 8.617 titik. Bahkan lebih dari 6.000 titik di antaranya disebut telah mengantongi surat keputusan dari BGN.
Lonjakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dalam skala sangat besar. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Zulhas, tambahan 6.877 titik dapat memicu kelebihan pengeluaran hingga Rp1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
"Kalau ada penambahan 6.877 titik, maka pengeluaran lebih bisa mencapai Rp1 triliun per bulan. Dalam setahun bisa Rp12 triliun. Ini harus ditata dan diperbaiki," tegasnya.
Besarnya angka tersebut membuat desakan audit semakin sulit dihindari. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan, tanpa menjadi celah pemborosan anggaran maupun ladang permainan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari program strategis nasional tersebut.
