Jakarta, MI– Demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026), tidak hanya menjadi ekspresi kekecewaan terhadap kondisi ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan kembali perbincangan mengenai hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah.
Aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" tersebut membawa sejumlah tuntutan yang secara langsung menyasar kebijakan pemerintah, mulai dari penghentian pemborosan APBN, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kritik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut lahir dari keresahan publik terhadap kondisi ekonomi yang semakin berat.
"Kami menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM, dan menghentikan MBG," tegas Yatalathof dalam seruan aksi mahasiswa.
Mahasiswa bahkan secara terbuka meminta Presiden Prabowo bertanggung jawab atas arah kebijakan pemerintah.
"Menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah," demikian salah satu tuntutan yang dibacakan dalam aksi tersebut.
Menariknya, di tengah derasnya kritik yang dilontarkan mahasiswa, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nyaris tidak muncul dalam tuntutan maupun narasi demonstrasi. Seluruh kritik, mulai dari kenaikan harga BBM, penggunaan APBN, hingga pelaksanaan MBG, lebih banyak diarahkan kepada Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan.
Fenomena ini memunculkan persepsi politik bahwa beban pemerintahan saat ini lebih banyak bertumpu pada Prabowo. Dalam berbagai isu strategis nasional, Presiden tampil sebagai wajah utama pemerintah, sementara peran politik Gibran dalam isu-isu kontroversial relatif kurang terlihat di ruang publik.
Padahal, MBG yang menjadi salah satu sasaran utama kritik mahasiswa merupakan program unggulan yang sejak awal melekat pada pasangan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024.
Program tersebut dipromosikan sebagai langkah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Namun seiring berjalannya waktu, MBG juga memunculkan perdebatan karena kebutuhan anggarannya yang sangat besar. Di tengah kenaikan harga BBM dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, sebagian kalangan mulai mempertanyakan prioritas penggunaan APBN. Kritik itulah yang kemudian diangkat mahasiswa dalam demonstrasi mereka.
Dalam konteks politik, situasi tersebut menghadirkan realitas yang menarik. Ketika program berjalan baik, keberhasilan sering kali dikaitkan dengan pasangan Prabowo-Gibran. Namun ketika kritik bermunculan, sorotan publik justru lebih banyak tertuju kepada Presiden Prabowo.
Sementara itu, hingga aksi mahasiswa berlangsung, tidak terlihat adanya pernyataan terbuka dari Gibran terkait tuntutan mahasiswa maupun polemik kenaikan harga BBM yang menjadi pemicu demonstrasi.
Berdasarkan agenda publik yang dipublikasikan oleh lingkungan Wakil Presiden, tidak terdapat aktivitas yang secara khusus menunjukkan respons terhadap aksi mahasiswa pada hari itu.
Kondisi tersebut semakin memunculkan spekulasi mengenai adanya jarak politik antara Presiden dan Wakil Presiden. Meski secara formal hubungan keduanya masih berjalan normal dan Gibran tetap mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda kenegaraan, sejumlah pengamat melihat adanya perbedaan posisi dalam menghadapi isu-isu strategis yang sedang menjadi perhatian publik.
Di kalangan elite politik, pembahasan mengenai hubungan Prabowo dan Gibran bukan lagi sekadar soal pemerintahan hari ini, tetapi juga berkaitan dengan peta politik menuju Pemilu 2029. Gibran, yang merupakan putra Presiden ke-7 Joko Widodo, masih dianggap memiliki jalur politik tersendiri yang berbeda dengan basis kekuatan politik Prabowo.
Karena itu, setiap kali muncul isu besar yang mengguncang pemerintah, publik kerap memperhatikan bagaimana posisi kedua tokoh tersebut. Apakah keduanya tampil bersama menghadapi tekanan, atau justru terlihat berjalan dengan peran yang berbeda.
Seorang peserta aksi mahasiswa UI bahkan menggambarkan persepsi yang berkembang di lapangan mengenai siapa yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
"Yang kami lihat sekarang, semua keputusan ada di Presiden. Karena itu tuntutan kami juga ditujukan kepada Presiden," ujar salah seorang peserta aksi di Bundaran HI.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di mata sebagian masyarakat, pusat pengambilan keputusan berada di tangan Presiden Prabowo. Akibatnya, setiap persoalan ekonomi maupun kebijakan publik lebih banyak dikaitkan dengan dirinya dibandingkan dengan Wakil Presiden.
Hingga saat ini memang belum ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan adanya konflik terbuka antara Prabowo dan Gibran. Namun absennya figur Gibran dalam perdebatan mengenai isu BBM, APBN, dan MBG membuat spekulasi mengenai adanya jarak politik di antara keduanya terus berkembang.
Aksi mahasiswa UI akhirnya tidak hanya menjadi kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi juga menjadi momentum yang memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan di dalam pemerintahan sedang dibaca oleh publik.
Ketika tuntutan "Stop Pemborosan APBN", "Turunkan BBM", dan "Hentikan MBG" semakin sering terdengar di jalanan, yang sedang diuji bukan hanya efektivitas kebijakan pemerintah, melainkan juga soliditas politik duet Prabowo-Gibran dalam menghadapi tekanan yang terus membesar.**
