Jakarta, MI - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menghentikan rencana pembangunan salah satu pelabuhan dan memprioritaskan gaji dan tunjungan pegawai sebanyak 59.682 orang untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp2 triliun lebih. Pasalnya, gaji dan tunjangan pegawai Kemenhub belum masuk dalam anggaran 2027.
Demikian dikatakan Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan mitra kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
"Hal yang bersifat wajib, anggarkan dulu. Setelah yang wajib selesai dan ada sisa dana, baru itu dibangun dan itu perlu disepakati, mana yang prioritas. Untuk bayar gaji dan tunjangan pegawai Kemenhub sebanyak 59.682 orang belum ada," kata Lasarus.
Oleh karena itu, ia meminta Kemenhub menghapus rencana pembangunan pelabuhan yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. "Kita minta dahulukan gaji pegawai, kita minta gajinya diselesaikan dulu, kalau masih ada sisa uangnya, silahkan bangun, gak ada sisa uangnya, gak usah dibangun, termasuk PSN, kalaupun ada, jangan dialokasikan anggarannya kalau sampai gaji pegawainya tidak ada. Apapun dan kita tidak lihat dimana lokasinya, namanya PSN kita hargai, tapi gaji pegawai tidak dipikirin atau diabaikan," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menyebutkan, yang lebih prioritas adalah penganggaran untuk persinyalan kereta api yang membutuhkan dana Rp5-Rp6 triliun, penyelesaian masalah perlintasan sebidang yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp3 triliun lebih.
"Mana yang prioritas, salah satunya persinyalan kereta, butuh Rp5-Rp6 triliun kalau diganti semua karena produknya beda-beda dan tidak terintegrasi karena itu temuan KNKT, itu belum muncul anggarannya. Belum lagi masalah perlintasan sebidang yang anggarannya Rp3 trilun lebih," ungkap Lasarus.
Ia juga menyebutkan, hal penting lain yang tidak dimasukkan Kemenhub untuk anggaran 2027 adalah Rem Check sekitar Rp800 miliar lebih. "Lalu rem check untuk mengecek pesawat, cek bus, kapal, kereta api, rutin itu dicek dan dananya Rp800 miliar lebih," kata anggota DPR RI dari Kalimantan Barat itu.
