Jakarta, MI– PDI Perjuangan (PDIP) membantah tudingan yang menyebut mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, memiliki keterkaitan dengan jaringan politik partai maupun sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam kontestasi politik nasional.
Bantahan itu muncul setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bersatu mengungkap dugaan adanya kedekatan Tiyo dengan sejumlah figur politik dan purnawirawan jenderal yang dikaitkan dengan tim pemenangan Pilpres 2024.
Dalam konferensi pers di Jakarta Timur, perwakilan BEM Bersatu menyoroti penggunaan kendaraan yang disebut terdaftar atas nama seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan kalangan purnawirawan TNI. Mereka juga menyinggung kehadiran sejumlah tokoh politik dalam aksi maupun forum diskusi yang diikuti Tiyo Ardianto.
Namun, PDIP menilai tudingan tersebut tidak didukung bukti yang kuat dan justru berpotensi mengaburkan substansi kritik yang disampaikan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan memberikan label politik kepada pihak yang menyampaikan kritik.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar.
Menurutnya, demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tanpa harus dicurigai memiliki agenda politik tertentu.
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," tegasnya.
Sejumlah politikus PDIP juga menyampaikan bantahan serupa. Mereka menilai tudingan yang diarahkan kepada Tiyo Ardianto tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat dijadikan kesimpulan tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Polemik ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai aksi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Perdebatan pun berkembang mengenai ada atau tidaknya keterlibatan kelompok politik dalam gerakan-gerakan mahasiswa yang belakangan ramai diperbincangkan.**
