Jakarta, MI– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melontarkan kritik terbuka kepada PDI Perjuangan terkait sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PKB menilai posisi politik partai berlambang banteng itu hingga kini belum jelas dan terkesan berada di wilayah "abu-abu".
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDI-P segera menentukan sikap secara tegas: berada di dalam pemerintahan atau menjadi oposisi yang konsisten di luar pemerintahan.
"Kalau di oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu. Kami semua sedang berjuang keras menjalankan program-program Presiden yang sudah ditata dan direncanakan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya dinamika politik nasional, terutama setelah muncul berbagai spekulasi yang mengaitkan PDI-P dengan gelombang aksi mahasiswa yang belakangan ramai berlangsung di sejumlah daerah, termasuk demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
Menurut Jazilul, pemerintah dan partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini membutuhkan soliditas politik untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai target. Karena itu, setiap kekuatan politik dinilai perlu menunjukkan posisi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik.
"Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai target. Untuk itu diperlukan persatuan dan soliditas. Sikap politik yang tidak jelas justru menimbulkan tanda tanya," ujarnya.
Jazilul juga menyoroti istilah "partai penyeimbang" yang selama ini kerap digunakan PDI-P untuk menjelaskan posisinya terhadap pemerintahan. Menurutnya, konsep tersebut sulit dipahami apabila tidak disertai sikap politik yang tegas.
"Selama ini ada kesan berada di sana dan di sini. Belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu yang belum dipahami publik," katanya.
Meski demikian, Jazilul menegaskan PKB tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P. Namun ia menilai ketegasan sikap akan lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat dibandingkan mengirimkan pesan politik yang dianggap kontradiktif.
"Sikap yang tegas lebih kita hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah telah membantah keras tudingan yang menyebut partainya berada di balik berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi.
Said menegaskan PDI-P tidak pernah mengorganisasi maupun menggerakkan aksi mahasiswa, baik demonstrasi yang berlangsung pada Agustus 2025 maupun aksi yang baru-baru ini digelar di kawasan Bundaran HI.
Menurut PDI-P, demonstrasi mahasiswa merupakan ekspresi politik yang lahir dari aspirasi masyarakat dan tidak berkaitan dengan agenda partai politik tertentu.
Meski demikian, perdebatan mengenai posisi politik PDI-P kembali mengemuka seiring meningkatnya tensi politik nasional dan menguatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Desakan PKB tersebut menunjukkan bahwa peta koalisi dan oposisi di era pemerintahan Prabowo masih menjadi sorotan, terutama terkait peran PDI-P yang hingga kini belum secara resmi bergabung dalam kabinet maupun menyatakan diri sebagai oposisi penuh.**
