Jakarta, MI– Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kembali menegaskan posisi politik partainya sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ganjar, sikap PDI-P tidak berada di wilayah abu-abu dan tetap konsisten berada di luar pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Ganjar menekankan bahwa peran penyeimbang bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Sebaliknya, PDI-P akan mendukung program yang dinilai berpihak kepada masyarakat dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik.
"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," tegas Ganjar, Jumat (19/6/2026).
Ia menambahkan, dukungan maupun kritik yang diberikan partainya akan selalu didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat.
"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," ujarnya.
Selain menegaskan posisi partainya, Ganjar juga mengingatkan DPR agar tidak melupakan fungsi utama sebagai lembaga pengawas pemerintah. Menurutnya, parlemen tidak boleh hanya menjadi pendukung atau penentang kekuasaan, melainkan harus menjadi representasi suara rakyat.
"Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat," kata Ganjar.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kritik sejumlah pihak yang menilai posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya jelas. Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P mempertegas sikap apakah menjadi oposisi atau bagian dari pendukung pemerintah.
Jazilul menilai partai berlambang banteng itu perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas agar tidak menimbulkan persepsi ambigu di tengah publik. Kritik tersebut muncul di tengah isu yang mengaitkan PDI-P dengan sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan berlangsung di Jakarta.
Meski demikian, Ganjar membantah anggapan bahwa sikap politik PDI-P berubah dibandingkan saat berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan bahwa sejak dulu PDI-P tetap mengambil posisi di luar kabinet dan mengawal jalannya pemerintahan melalui fungsi kontrol politik.
"Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah," tandas mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.**
