Jakarta, MI– Perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Di tengah kritik yang menyebut sikap PDI-P masih "abu-abu", Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru menegaskan bahwa keberadaan partai oposisi merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.
Sekretaris Jenderal PKS, M. Kholid, menyatakan setiap partai politik memiliki hak menentukan sikap, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurutnya, kedua posisi tersebut sama-sama memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi.
"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," kata Kholid, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah partai koalisi mempertanyakan sikap PDI-P yang mengklaim diri sebagai "partai penyeimbang" namun dinilai belum secara tegas mendeklarasikan diri sebagai oposisi.
PKS yang selama satu dekade berada di luar pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo menilai keberadaan kekuatan politik di luar kabinet justru diperlukan untuk menjaga fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Kholid menegaskan, apabila PDI-P memilih tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka langkah tersebut merupakan pilihan politik yang sah sekaligus bermanfaat bagi demokrasi.
"Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional, dan baik bagi demokrasi karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen," tegasnya.
Pernyataan PKS menjadi warna berbeda di tengah derasnya kritik terhadap sikap politik PDI-P. Sebelumnya, sejumlah tokoh dari partai koalisi meminta partai berlambang banteng itu menentukan posisi secara lebih jelas agar tidak menimbulkan persepsi ganda di ruang publik.
Perdebatan mengenai status PDI-P sebagai "partai penyeimbang" atau oposisi diperkirakan masih akan terus berkembang. Namun bagi PKS, yang terpenting bukanlah label politik yang digunakan, melainkan bagaimana partai menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan memastikan suara masyarakat tetap terwakili di parlemen.**
