Jakarta, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, merespons pernyataan Partai Golkar yang mempertanyakan posisi dan peran PDIP di luar pemerintahan. Menurut Deddy, keberadaan partai di luar pemerintahan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Deddy menilai Golkar sebaiknya lebih fokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang memperdebatkan pilihan politik PDIP yang tidak bergabung dengan pemerintahan.
“Menurut saya, akan lebih baik jika Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukan partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki candu kekuasaan, seolah-olah tanpa kekuasaan partai tidak bisa hidup atau berkembang,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2026).
Ia mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memberikan keuntungan politik karena adanya akses terhadap kekuasaan. Namun, Deddy mengaku heran mengapa ada pihak yang justru mempermasalahkan sikap partai yang memilih berada di luar lingkar pemerintahan.
“Kami menghormati partai-partai yang memilih berada di pemerintahan dan menikmati konsekuensi politik dari pilihan tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya Golkar juga menghormati partai yang mengambil jalan berbeda dengan berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Deddy kemudian menegaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang adalah menjalankan fungsi checks and balances terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, fungsi tersebut menjadi semakin penting ketika mayoritas partai politik di parlemen juga menjadi bagian dari kabinet.
“Jika mayoritas kursi DPR dikuasai partai-partai yang berada dalam pemerintahan, sulit membayangkan mereka mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik terhadap penyimpangan atau menawarkan pandangan berbeda. Kalau semua fraksi hanya setuju dan mengikuti kehendak eksekutif, lalu apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, partai politik tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, sembari tetap memiliki keberanian untuk mengkritik dan memberikan masukan ketika diperlukan.
“Penyeimbang itu adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang benar, tetapi pada saat yang sama memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, koreksi, serta pandangan berbeda. Jika semua partai berada di pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” katanya.
Deddy bahkan mengaku kerap mendengar keluhan dari sesama anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pendapat karena posisi politik partainya berada di dalam pemerintahan.
“Saya sering menerima curhat dari teman-teman anggota dewan mengenai betapa sulitnya mereka berbicara secara bebas karena harus mempertimbangkan posisi di pemerintahan atau khawatir mendapat tekanan dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Pada bagian akhir pernyataannya, Deddy mempertanyakan sikap sejumlah partai yang dinilainya tidak nyaman melihat PDIP berada di luar pemerintahan. Menurut dia, demokrasi justru membutuhkan keberagaman posisi politik agar mekanisme kontrol terhadap kekuasaan tetap berjalan.
“Saya heran mengapa ada partai yang terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan umumnya adalah negara-negara otoriter atau yang menganut sistem partai tunggal. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga perbedaan posisi politik merupakan sesuatu yang wajar dan sehat bagi kehidupan demokrasi,” pungkasnya.
