Jakarta, MI - Di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang belakangan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai Indonesia tengah memasuki fase penting yang menentukan arah masa depan bangsa.
Menurutnya, situasi saat ini memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat mengenai berbagai gejolak yang terjadi, apakah merupakan persoalan serius atau sekadar dinamika biasa dalam kehidupan demokrasi.
Fahri Hamzah yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatakan, berbagai isu yang berkembang saat ini perlu dibahas secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak terjebak pada persepsi yang keliru.
"Ini harus kita diskusikan bersama untuk menjawab isu-isu yang berkembang sekarang, yang sedang hangat. Ada dugaan yang terjadi dilakukan oposisi atau perlawanan yang kuat di kalangan civil society dan mahasiswa," kata Fahri dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan bertema Mengenal Transformasi Bangsa, Jumat (19/6/2026) malam.
Menurut Fahri, sebagai negara demokrasi, seluruh elemen bangsa perlu melihat persoalan dari sudut pandang kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, masyarakat harus terus memperkaya wawasan dan mengikuti berbagai gagasan kebangsaan agar mampu menjadi warga negara yang kritis sekaligus bertanggung jawab.
Dalam forum tersebut, Fahri mengajak publik untuk menelaah secara objektif berbagai fenomena yang muncul saat ini, termasuk munculnya tudingan mengenai kembalinya praktik otoritarianisme maupun kekhawatiran terhadap menurunnya kesejahteraan kelas menengah.
"Lalu, persoalan apa yang sebenarnya sedang terjadi, apakah peristiwa yang mirip dengan tahun 1998?" ujar Fahri.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya resistensi terhadap agenda transformasi besar yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Fahri meminta seluruh pihak membaca perkembangan yang terjadi secara jernih agar tidak salah dalam mengambil sikap.
"Partai Gelora sebagai bagian dari koalisi pemerintahan harus menyampaikan kepada publik. Inilah yang sebenarnya terjadi. Saya mengerti betul pikiran-pikiran Pak Prabowo," katanya.
Fahri mengungkapkan dirinya telah mengenal Prabowo sejak lama dan pernah menjadi juru bicara dalam tiga kali pemilihan presiden yang diikuti Presiden RI ke-8 tersebut. Kedekatan itu, menurutnya, membuat dirinya memahami secara mendalam gagasan dan pemikiran Prabowo, termasuk yang diwarisi dari lingkungan keluarganya.
Ia menyebut pemikiran ekonomi kerakyatan yang selama ini diusung Prabowo berakar pada semangat ekonomi Pancasila yang menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas dominasi mekanisme pasar.
"Karena itulah kita seperti berada dalam transformasi besar. Setelah Soekarno, Prabowo adalah presiden yang memikirkan kepemimpinan bangsa secara cukup mendalam," ujar Fahri.
Menurutnya, jika Presiden pertama RI Soekarno fokus membawa Indonesia keluar dari kolonialisme menuju negara merdeka, maka Prabowo kini berupaya mentransformasi Indonesia agar tidak lagi didominasi oleh kelompok ekonomi besar dan konglomerasi.
Fahri menjelaskan, gagasan tersebut tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam buku-buku itu, Prabowo mengkritik berbagai kebocoran sumber daya alam dan ketimpangan ekonomi yang dinilai menghambat kemajuan bangsa.
"Kritik ini kemudian dijadikan sebagai strategi untuk mengakhirinya. Kampanye melawan kebocoran itu betul-betul diniatkan dan dipimpin langsung oleh beliau," katanya.
Fahri menilai berbagai kebijakan yang kini dijalankan Presiden Prabowo sebenarnya bukan hal baru karena telah lama menjadi bagian dari gagasan yang ia sampaikan kepada publik.
"Jadi kalau ada orang kaget dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo secara besar-besaran, mungkin dia lupa membaca bahwa ini adalah pikiran dasar Pak Prabowo sejak lama," ujarnya.
Menurut Fahri, Prabowo meyakini Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Karena itu, negara harus memiliki kendali yang kuat terhadap pengelolaan kekayaan tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
Ia mencontohkan langkah pemerintah melalui pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penataan ekspor mineral, hingga konsolidasi pengelolaan sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI).
"Danantara SDI bertugas mengidentifikasi seluruh sumber daya alam sehingga negara memiliki kontrol yang riil terhadap kekayaan alamnya," kata Fahri.
Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari nikel, emas, batu bara, minyak dan gas bumi, hingga sektor perkebunan, perikanan, dan kelautan yang dapat menjadi motor kemajuan nasional apabila dikelola secara optimal.
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menegaskan bahwa tujuan utama Presiden Prabowo adalah menghentikan kebocoran sumber daya alam yang selama ini dinilai merugikan negara.
"Pernyataan yang selalu beliau katakan, kita harus tegakkan ini dan kita kontrol jangan sampai terjadi kebocoran," ujar Fahri menirukan pesan Presiden Prabowo.
Selain itu, Fahri menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi yang menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam mengurangi kesenjangan sosial.
Meski program tersebut sempat diwarnai kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), Fahri menilai persoalan hukum tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan utama program.
"Kalau tiga pimpinan puncaknya ditangkap karena kasus korupsi, itu soal lain. Silakan aparat penegak hukum mengusutnya. Tapi yang ingin saya katakan, MBG ini adalah platform besar pikiran Pak Prabowo tentang pemerataan," katanya.
Fahri juga mengkritik sistem ekonomi yang selama ini dinilai terlalu mengandalkan mekanisme pasar sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati kelompok-kelompok besar yang telah memiliki akses modal dan jaringan ekonomi kuat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya apa yang disebut Prabowo sebagai "Paradoks Indonesia", yakni negara yang kaya sumber daya alam tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum optimal.
"Ini adalah fakta bahwa banyak negara yang merdeka bersamaan dengan kita, meski sumber daya alamnya lebih sedikit, kini justru lebih maju dan lebih kaya. Itulah yang disebut sebagai Paradoks Indonesia," pungkas Fahri.
