Gorontalo, MI– Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga mereda. Di tengah berbagai polemik mulai dari kasus keracunan massal, dugaan korupsi pengadaan, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara, Presiden Prabowo Subianto justru menantang pihak yang menolak program tersebut untuk bertanya langsung kepada petani, nelayan, dan anak-anak penerima manfaat.
Dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo menegaskan bahwa kebutuhan pangan merupakan persoalan paling mendasar bagi masyarakat.
"Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, tanya itu petani, nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak MBG perlu atau tidak?" kata Prabowo.
Namun kritik terhadap MBG bukan semata-mata karena masyarakat menolak pemberian makanan bergizi kepada anak-anak. Penolakan justru muncul karena rentetan persoalan yang mengiringi pelaksanaan program tersebut.
Sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di berbagai daerah memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keamanan pangan dalam program bernilai ratusan triliun rupiah itu. Di saat yang sama, dugaan penyimpangan dan korupsi dalam rantai pengadaan MBG juga menjadi sorotan aparat penegak hukum dan publik.
Banyak kalangan menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat layanan kesehatan, serta memastikan ketahanan pangan keluarga secara langsung dibanding menggelontorkan anggaran jumbo pada program yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan teknis.
Meski demikian, Prabowo tetap bersikukuh bahwa pangan adalah kebutuhan paling mendesak yang tidak bisa ditunda.
"Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi ya dia mati," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menolak pandangan yang menganggap Indonesia tidak perlu terlalu melindungi petani dalam negeri dan cukup mengandalkan impor pangan dari negara lain yang dianggap lebih produktif.
Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ketika krisis terjadi, negara-negara produsen pangan cenderung menutup ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.
"Ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien. Saya kira ini pemikiran yang sesat," ujar Prabowo.
Meski pemerintah terus mempertahankan MBG sebagai program unggulan, kritik publik diperkirakan tidak akan surut selama persoalan keamanan pangan, transparansi anggaran, dan dugaan korupsi belum dijawab secara tuntas. Bagi para pengkritik, yang dipersoalkan bukan tujuan programnya, melainkan pelaksanaannya yang dinilai masih jauh dari kata aman, efektif, dan akuntabel.**
