Jakarta, MI– Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Di tengah gelombang kritik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, Istana Presiden melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah keras tudingan bahwa aksi demonstrasi yang mendukung MBG merupakan hasil mobilisasi atau rekayasa pemerintah.
Pelaksana Tugas Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan pemerintah tidak pernah mengarahkan ataupun mengondisikan massa untuk turun ke jalan membela program tersebut. Menurutnya, pemerintah menghormati seluruh bentuk penyampaian pendapat, baik yang mendukung maupun yang menolak MBG.
"Posisi pemerintah menghormati semua suara masyarakat. Tidak benar ada pengondisian atau pengarahan pemerintah terhadap aksi yang mendukung MBG," kata Kurnia di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pernyataan itu muncul setelah muncul berbagai spekulasi mengenai aksi dukungan terhadap MBG yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung ketika kritik terhadap MBG semakin menguat, mulai dari persoalan transparansi anggaran, dugaan korupsi pengadaan, hingga kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah.
Di saat pemerintah membantah keterlibatan dalam aksi dukungan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada berbagai kontroversi yang mengelilingi program MBG. Sejumlah kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan sebelumnya meminta evaluasi menyeluruh terhadap program bernilai ratusan triliun rupiah itu.
Kurnia mengakui pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan tata kelola MBG. Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin manajemen baru tengah melakukan berbagai perbaikan agar program berjalan lebih baik.
Namun, Bakom memilih tidak menanggapi isu lain yang berkembang, termasuk dugaan pemberian uang Rp20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mencuat setelah pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, sejumlah peserta aksi dukungan MBG mengaku program tersebut memberikan manfaat langsung bagi keluarga mereka. Mereka berpendapat program tidak seharusnya dihentikan hanya karena muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, tekanan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi MBG terus menguat. Sejumlah kalangan menilai persoalan yang muncul bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan menyangkut tata kelola, transparansi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas program yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.**
