Jakarta, MI- Pemerintah didesak melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) setelah lima peserta meninggal dunia.
Namun, anak buah Presiden Prabowo Subianto di Partai Gerindra menegaskan program strategis tersebut tidak boleh dihentikan.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan insiden yang merenggut lima nyawa harus menjadi momentum untuk membenahi pelaksanaan program, terutama menyangkut standar keselamatan, sistem pengawasan, dan tata kelola di lapangan.
"Peristiwa ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi untuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program semakin baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," ujar Sugiat kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Meski mendesak evaluasi total, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menegaskan Program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap berjalan.
Menurut Sugiat, program tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Karena itu, evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai alasan menghentikan program.
"Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Program ini tetap harus dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat," tegasnya.
Sugiat menilai pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan. Ia meminta pemerintah memperkuat standar operasional, memperjelas mitigasi risiko, serta memastikan kondisi kesehatan peserta didata secara menyeluruh sebelum mengikuti pelatihan.
"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan, tentu harus diperbaiki. Tetapi semangat membangun desa, memperkuat koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan jangan sampai berhenti," katanya.
Selain itu, Gerindra juga meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menangani kasus meninggalnya lima peserta secara terbuka dan akuntabel agar publik memperoleh kejelasan.
"Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan, perhatian, serta seluruh hak yang menjadi tanggung jawab negara. Penanganan kasus ini juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kejelasan," pungkas Sugiat.**
