Jakarta, MI – Tiga dekade setelah Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan pentingnya profesionalisme aparat negara agar tidak lagi terjebak dalam kepentingan politik kekuasaan. Pesan itu disampaikan saat meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Peringatan 30 tahun Kudatuli tidak hanya menjadi agenda mengenang sejarah, tetapi juga menjadi kritik terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai pernah mencederai demokrasi Indonesia. Megawati menegaskan tragedi penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 merupakan peristiwa yang tidak boleh dilupakan.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Monumen Kudatuli ini atau peristiwa 27 Juli pada 30 tahun yang lalu, saya resmikan," ujar Megawati.
Dalam pidatonya, Presiden kelima RI itu mengaku hingga kini masih menyimpan ingatan kuat atas peristiwa yang menjadi salah satu titik balik perjuangan demokrasi di Indonesia.
"Termasuk yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996. Saya tidak pernah dapat melupakan," kata Megawati.
Megawati meyakini bahwa kebenaran sejarah pada akhirnya akan terungkap, meskipun pernah ditekan oleh kekuatan politik pada masanya. Menurutnya, perjuangan menegakkan kebenaran harus dilandasi keteguhan, keberanian, kesabaran, dan keyakinan.
"Kebenaran pada akhirnya akan menang," tegasnya.
Ia bahkan mengutip falsafah Sanskerta Satyam Eva Jayate sebagai penegasan bahwa kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh kekuasaan ataupun tekanan politik.
"Apa pun juga, biar ditindas, biar mau dihilangkan melalui orang-orang atau melalui politik dan lain sebagainya, tetap saya yakin kebenaran pada akhirnya akan menang," ujarnya.
Selain meresmikan monumen karya pematung Dolorosa Sinaga, Megawati juga mengaitkan peringatan Kudatuli dengan cita-cita besar Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya, perjuangan demokrasi seharusnya bermuara pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera.
"Saya selalu berdoa, kapankah akan berdiri Republik Indonesia yang dicita-citakan bapak saya menjadi sebuah negara yang mandiri, yang kaya raya, rakyatnya hidup sejahtera, aman, dan sentosa," tuturnya.
Peringatan 30 tahun Kudatuli kembali menghidupkan diskursus mengenai pentingnya supremasi hukum dan netralitas aparat negara. Tragedi yang terjadi pada 27 Juli 1996 selama ini dipandang sebagai salah satu catatan kelam demokrasi Indonesia, ketika konflik politik berujung pada kekerasan dan menimbulkan korban jiwa.**
