Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina mengusulkan agar skema pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal dibiayai oleh negara. Usulan tersebut bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petani tembakau, petani kopi, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya tanpa membebani mereka dengan pembayaran iuran secara mandiri.
Ia menegaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
"Melalui skema ini, pekerja informal yang tergolong miskin dan rentan tidak perlu membayar iuran secara mandiri karena ditanggung oleh negara. Kalau pekerja formal sudah diwajibkan menjadi peserta, pekerja informal justru masih banyak yang belum terlindungi. Karena itu kami mendorong agar mereka juga mendapatkan perlindungan" ujar Vita, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu menyebutkan, skema tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5. Ia juga berharap RUU Ketenagakerjaan yang rampung pada Oktober mendatang menjadi landasan hukum untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal, khususnya di daerah yang didominasi sektor pertanian seperti Kabupaten Temanggung, masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian harus terus diperluas.
