Jakarta, MI – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka pintu bagi Presiden Prabowo Subianto melakukan penyegaran Kabinet Merah Putih. PKS bahkan mendorong Prabowo merekrut figur profesional dari luar partai jika memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Namun, ia meminta proses pergantian atau pengisian jabatan kabinet tidak didasarkan semata pada kepentingan politik.
"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Menurut Mardani, pemerintah juga perlu mempercepat reformasi birokrasi agar kabinet mampu bekerja lebih efektif. Ia menilai tantangan yang dihadapi Prabowo tidak ringan, terutama di tengah sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan.
"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," ujarnya.
Mardani secara terbuka mendukung apabila Prabowo memilih memasukkan wajah baru ke dalam Kabinet Merah Putih. Namun, ia meminta kriteria utama yang digunakan adalah kemampuan bekerja dan rekam integritas, bukan sekadar latar belakang politik.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tegas Mardani.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kembali menguatnya isu reshuffle kabinet setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Informasi yang beredar menyebut perubahan kabinet kemungkinan berskala terbatas, terutama untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong.
Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi dari Istana mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan pemerintah belum memiliki rencana reshuffle. Jika perubahan kabinet nantinya benar-benar dilakukan, pengisian jabatan wakil menteri yang kosong disebut menjadi salah satu prioritas.
"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo.
Ia menambahkan, apabila Presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet, langkah tersebut kemungkinan diarahkan terlebih dahulu untuk mengisi posisi yang kosong akibat berbagai alasan.
Isu reshuffle kini kembali menjadi perhatian politik nasional. Bagi PKS, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dengan menempatkan figur berdasarkan kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan tugas, bukan semata-mata representasi partai politik.**
