Jakarta, MI – Kabinet Merah Putih bukan sekadar kumpulan pejabat negara. Di balik puluhan kursi menteri, wakil menteri, serta posisi strategis setingkat menteri, terdapat peta kekuatan politik yang memperlihatkan seberapa besar pengaruh partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Isu reshuffle yang kembali berembus setelah 17 Agustus 2026 pun membuat peta tersebut kembali menarik perhatian. Pergantian pejabat bukan hanya soal evaluasi kinerja, tetapi berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan partai di lingkaran kekuasaan.
Secara resmi, keputusan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden. Namun, keberadaan banyak kader partai di pemerintahan membuat setiap perubahan komposisi kabinet tak bisa dilepaskan dari dinamika politik koalisi.
Golkar menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di kabinet.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji pada Februari 2026 secara terbuka menyebut partainya memiliki 8 menteri dan 3 wakil menteri, ditambah satu kader yang menjadi Gubernur Lemhannas. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan besarnya representasi Golkar dalam pemerintahan Prabowo.
Delapan posisi menteri yang dikaitkan dengan Golkar antara lain Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, Meutya Hafid, Nusron Wahid, Wihaji, Maman Abdurahman, serta pejabat yang terkait dengan kementerian perlindungan pekerja migran. Pemetaan media sebelumnya juga mencatat tiga posisi wakil menteri dari Golkar.
Di kubu lain, Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo juga memiliki kekuatan besar. Pemetaan kabinet sebelumnya mencatat sedikitnya sembilan menteri dan sebelas wakil menteri yang berasal dari Gerindra. Angka tersebut menempatkan partai berlambang kepala Garuda itu sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di pemerintahan.
Besarnya representasi Gerindra tentu bukan hal mengejutkan. Prabowo merupakan Ketua Umum sekaligus figur utama partai tersebut. Namun, semakin banyak posisi strategis yang ditempati kader partai juga membuat publik memiliki alasan untuk mengawasi apakah penempatan pejabat benar-benar berorientasi pada kompetensi dan kinerja.
PAN juga memiliki jejak kuat di pemerintahan.
Sejumlah pejabat kabinet tercatat memiliki hubungan dengan PAN. Bahkan, setelah beberapa pejabat bergabung dengan partai tersebut, jumlah pengurus PAN yang berada di kabinet pernah disebut mencapai sembilan orang.
Namun, angka tersebut perlu dibaca hati-hati. Tidak semua pejabat tersebut memperoleh jabatan sebagai bagian dari “jatah kursi” formal PAN. Sebagian merupakan pejabat yang kemudian masuk atau tercatat sebagai kader partai.
Demokrat juga mendapat ruang penting.
Agus Harimurti Yudhoyono menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, sejumlah kader Demokrat menempati posisi menteri lainnya. Pemetaan kabinet sebelumnya mencatat empat kader Demokrat pada posisi menteri, termasuk AHY, Dody Hanggodo, Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Teuku Riefky Harsya.
Sementara itu, PKB memiliki Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Posisi PKB menjadi menarik karena partai tersebut bukan bagian dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, tetapi kemudian masuk ke pemerintahan.
Di sisi lain, PSI dan PBB juga memiliki representasi, meski skalanya jauh lebih kecil dibanding Gerindra maupun Golkar. Sementara sejumlah tokoh nonpartai tetap dipertahankan untuk mengisi posisi strategis pemerintahan.
Bukan Sekadar Kursi Menteri
Peta tersebut menunjukkan bahwa pertarungan pengaruh tidak berhenti pada kursi menteri.
Wakil menteri juga menjadi posisi strategis karena berada langsung di bawah menteri dan terlibat dalam pengambilan serta implementasi kebijakan. Sementara sejumlah kepala badan atau pejabat setingkat menteri mengendalikan lembaga yang memiliki fungsi strategis.
Pemerintah sendiri masih terus melakukan perubahan susunan kabinet. Pada 27 April 2026, Prabowo melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Artinya, komposisi kabinet bukan sesuatu yang statis.
Di tengah isu reshuffle, nafsu politik untuk mempertahankan atau menambah posisi tentu menjadi salah satu dinamika yang patut dicermati, meski tidak tepat menyimpulkan adanya transaksi kursi tanpa bukti.
Pernyataan Golkar bahkan memperlihatkan bagaimana posisi kader di pemerintahan dipandang sebagai representasi partai. Sarmuji meminta kader Golkar tidak menyerang menteri dan wakil menteri dari internal partai secara terbuka karena mereka merupakan bagian dari representasi Golkar di pemerintahan.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kursi kabinet memiliki dimensi politik yang kuat.
Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang akan dicopot Prabowo, tetapi juga siapa yang berpotensi masuk dan partai mana yang paling diuntungkan jika reshuffle benar-benar terjadi.
PKS sendiri justru mendorong agar perekrutan pejabat tidak harus berasal dari partai politik. Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menekankan pentingnya merit system, kapasitas, dan integritas.
“Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” kata Mardani.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap komposisi kabinet.
Sebab, jika reshuffle hanya menjadi arena mempertahankan keseimbangan koalisi dan memperbesar representasi partai, maka evaluasi kinerja berisiko kalah oleh kalkulasi politik.
Sebaliknya, jika Prabowo benar-benar menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih orang terbaik, reshuffle dapat menjadi momentum memperkuat pemerintahan tanpa terjebak pada kepentingan pembagian kursi.**
