Jakarta, MI — Presiden Prabowo Subianto menempatkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan Perry Warjiyo.
Pilihan ini bukan sekadar pergantian pimpinan bank sentral, tetapi membawa taruhan besar bagi pemerintahan Prabowo: menjaga rupiah, mempertahankan kepercayaan pasar, sekaligus memastikan kebijakan moneter tetap kredibel dan independen.
Destry saat ini menjalankan tugas sebagai Gubernur BI sementara setelah pemerintah menerima pengunduran diri Perry Warjiyo pada akhir Juli 2026. Presiden kemudian mengajukannya sebagai satu-satunya calon definitif ke DPR.
Pencalonan Destry mendapat perhatian serius pasar. Reuters melaporkan bahwa pencalonannya dipandang investor sebagai langkah yang dapat memberikan kesinambungan kebijakan setelah pengunduran diri Perry, sekaligus mengurangi ketidakpastian di tengah tekanan terhadap rupiah. Namun, isu independensi BI tetap menjadi perhatian utama.
Taruhannya tidak kecil. Nilai tukar rupiah masih berada di level yang sangat lemah. Pada pembukaan perdagangan Selasa (11/8/2026), rupiah melemah 0,23 persen atau 40 poin ke Rp17.795 per dolar AS.
Di pasar saham, tekanan juga kembali terlihat. IHSG pada penutupan perdagangan Selasa turun 1,53 persen ke level 6.267,88. Pelemahan tersebut terjadi ketika investor menghadapi ketidakpastian pasar global dan menunggu sejumlah katalis penting.
Kondisi itu membuat tugas Gubernur BI berikutnya jauh lebih berat. Destry harus mampu menjaga stabilitas rupiah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan kebijakan suku bunga dan likuiditas tidak justru memperlemah sektor riil.
Tiga Ujian Berat Destry
Pertama, menjaga independensi Bank Indonesia.
Destry akan berhadapan dengan kebutuhan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan pembiayaan, sementara BI memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi.
Keseimbangan tersebut menjadi sensitif karena kebijakan moneter tidak boleh kehilangan kredibilitas di mata pasar. Investor akan melihat apakah BI tetap mengambil keputusan berdasarkan data ekonomi atau justru semakin dekat dengan kepentingan pembiayaan pemerintah.
Kedua, menyelamatkan stabilitas rupiah.
Pelemahan rupiah meningkatkan risiko inflasi impor, terutama ketika harga komoditas energi dan berbagai kebutuhan impor mengalami tekanan. Intervensi pasar valuta asing, pengelolaan likuiditas dan kebijakan suku bunga akan menjadi instrumen penting yang berada di tangan gubernur baru.
Bank Indonesia sebelumnya bahkan telah menaikkan BI-Rate 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 sebagai bagian dari langkah memperkuat stabilitas rupiah dan menghadapi gejolak global.
Ketiga, menghidupkan kembali transmisi kredit ke sektor riil.
Destry tidak hanya dituntut menjaga rupiah. Ia juga harus memastikan kebijakan moneter tidak membuat perbankan terlalu defensif sehingga kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tersendat.
Di sinilah tantangan paling rumit muncul: suku bunga harus cukup menarik untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah arus modal keluar, tetapi tidak boleh terlalu tinggi hingga menghambat konsumsi, investasi dan ekspansi usaha.
Prabowo: Ekonomi Indonesia Tidak Kolaps
Pilihan Destry juga harus dibaca dalam konteks ambisi ekonomi pemerintahan Prabowo.
Presiden sebelumnya menegaskan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan menghadapi tekanan global. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Prabowo bahkan menyinggung prediksi bahwa ekonomi Indonesia akan kolaps.
"Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional. Namun, tantangan di pasar keuangan menunjukkan bahwa optimisme tersebut tetap harus dibuktikan melalui stabilitas rupiah, pasar modal, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang nyata.
Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan. Angka itu masih tumbuh, tetapi melambat dibanding periode sebelumnya. Reuters mencatat perlambatan tersebut terjadi ketika pelemahan rupiah, tekanan pasar saham dan kekhawatiran terhadap pengelolaan fiskal menjadi sejumlah risiko yang diperhatikan investor.
Pemerintah sendiri sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5,4-5,6 persen.
Artinya, Destry tidak hanya mendapat tugas menjaga stabilitas. Ia juga harus membantu menciptakan ruang agar target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo tetap realistis.
Rupiah Menjadi Ujian Politik dan Ekonomi
Di titik inilah pencalonan Destry menjadi sangat strategis bagi Prabowo.
Presiden membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menjalankan agenda pemerintahannya. Pemerintah juga membutuhkan biaya pembiayaan yang terkendali, pasar keuangan yang stabil, serta rupiah yang tidak terus tertekan.
Sebaliknya, BI membutuhkan ruang independen untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga sesuai kondisi ekonomi tanpa tekanan politik.
Destry berada tepat di tengah persimpangan tersebut.
Pengalamannya sebagai ekonom, mantan ekonom Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, anggota Dewan Komisioner LPS, serta Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 menjadi modal penting. Rekam jejak itu juga menjadi alasan mengapa pasar melihat pencalonannya sebagai pilihan yang relatif memberikan kesinambungan.
Namun, modal pengalaman saja tidak cukup.
Ujian sesungguhnya adalah bagaimana Destry menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan mandat bank sentral.
Jika rupiah berhasil distabilkan, kepercayaan investor terjaga dan kredit kembali bergerak, pencalonan Destry akan menjadi salah satu keputusan strategis Prabowo yang berhasil.
Sebaliknya, jika tekanan rupiah berlanjut dan pasar menilai independensi BI melemah, beban politik dan ekonomi pemerintah akan semakin berat.
Karena itu, ketika Destry menjalani proses fit and proper test di DPR, yang dipertaruhkan bukan hanya kurs rupiah.
Yang sedang diuji adalah arah kebijakan ekonomi Indonesia dan seberapa kuat Bank Indonesia mampu berdiri independen di tengah agenda besar pemerintahan Prabowo.**
