Jakarta, MI— Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi kalangan profesional dan tokoh nonpartai untuk mengisi posisi kabinet.
Gerindra merespons usulan tersebut dengan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong mengatakan pihaknya menghargai setiap masukan yang disampaikan partai maupun kelompok politik lainnya terkait komposisi pemerintahan.
"Kami tentu menghargai dan menghormati setiap usulan atau penyampaian aspirasi dari berbagai pihak," kata Bahtra kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Namun, Bahtra menegaskan bahwa penentuan siapa yang akan masuk, keluar, atau mengisi posisi kosong dalam kabinet merupakan kewenangan langsung Presiden.
"Berkenaan soal reshuffle kabinet, atau pengisian kekosongan jabatan yang ada di kabinet tentu merupakan hak prerogatif presiden. Maka dari itu, kami menyerahkan sepenuhnya pada presiden," ujarnya.
Pernyataan Gerindra tersebut disampaikan setelah Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera secara terbuka mendukung opsi perekrutan figur baru di Kabinet Merah Putih, terutama dari kalangan profesional.
Mardani menilai penyegaran kabinet tidak harus selalu mengutamakan kader partai. Menurutnya, pemerintah memiliki banyak pilihan dari kalangan masyarakat yang memiliki kapasitas dan rekam jejak baik.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," kata Mardani.
Dorongan tersebut muncul di tengah isu reshuffle yang disebut-sebut berpotensi dilakukan setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
Jika reshuffle benar-benar dilakukan, Prabowo memiliki ruang untuk mengevaluasi kinerja menteri sekaligus menentukan komposisi kabinet berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Sikap Gerindra yang menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo juga menegaskan posisi presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet.**
