Jakarta, MI— Partai Hanura mendorong perubahan sistem pemilu legislatif pada 2029. Hanura menilai sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini perlu dievaluasi karena dinilai terlalu memberi ruang pada persaingan berbasis modal.
Hanura menawarkan sistem kombinasi antara proporsional terbuka dan tertutup. Skema tersebut diharapkan tetap memberi ruang kepada calon legislatif untuk bersaing berdasarkan suara, tetapi sekaligus mengembalikan peran partai dalam menentukan kader yang dinilai berkualitas.
Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella mengatakan perubahan sistem diperlukan untuk meningkatkan kualitas anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2029.
"Pemilu itu seharusnya setiap masanya meningkatkan kualitas dari isi pemilu itu sendiri. Kita berharap Pemilu 2029 ini kualitas DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2 juga mulai meningkat," kata Rio Capella, Selasa (11/8/2026).
Menurut Rio, sistem proporsional terbuka saat ini cenderung menyerupai "pasar bebas". Para caleg harus berkompetisi secara langsung untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, sementara kader yang telah lama bekerja membangun partai belum tentu mendapatkan kursi.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas kader partai tersingkir hanya karena kalah dari kandidat yang memiliki modal lebih besar.
"Orang yang bagus, aktivis di partai mungkin bagus, hanya kalah pada modal atau kapital. Sehingga tersingkir dan dimenangkan oleh orang yang tidak mengikuti proses berpartai dan mengembangkan partainya sama sekali," ujarnya.
Hanura kemudian menawarkan skema yang disebut sistem setengah terbuka atau kombinasi.
Dalam skema tersebut, partai tetap memiliki kewenangan menentukan calon berdasarkan nomor urut. Namun, suara pemilih tetap menjadi faktor untuk menentukan kursi berikutnya.
Rio mencontohkan jika sebuah partai memperoleh dua kursi di suatu daerah pemilihan, kursi pertama diberikan kepada caleg nomor urut satu. Sementara kursi kedua diperebutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak di antara caleg lainnya.
"Kalau misalnya satu partai mendapatkan dua kursi, maka kursi pertama diserahkan kepada urutan nomor satu, kursi berikutnya ditentukan oleh suara terbanyak," jelasnya.
Menurut Hanura, mekanisme tersebut bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan partai dan hak pemilih menentukan wakilnya.
"Berikan kesempatan kepada partai politik untuk mengedepankan calon-calon yang berkualitas dari partainya, tanpa menutup peluang orang berjuang mendapatkan kursi tambahan dengan urutan suara terbanyak," katanya.
Hanura juga menilai sistem kombinasi dapat mendorong kader lebih serius membangun partai. Kader tidak hanya muncul menjelang pemilu dengan mengandalkan popularitas atau kemampuan finansial.
Rio mengatakan kader seharusnya memiliki rekam jejak dalam membesarkan partai sebelum maju sebagai calon legislatif.
"Sehingga ada penghargaan dan membudayakan agar orang itu menjadi caleg dengan cara membesarkan partainya dulu. Bukan kemudian dia bisa pindah-pindah antarpartai politik hanya dengan mengandalkan uang yang banyak," tegasnya.
Usulan tersebut kini menjadi salah satu gagasan Hanura dalam menghadapi pembahasan desain Pemilu 2029. Perubahan sistem pemilu sendiri akan membutuhkan pembahasan politik dan hukum yang lebih luas karena menyangkut mekanisme pencalonan, pembagian kursi, serta hubungan antara partai dan pemilih.**
