Jakarta, MI – Koalisi buruh mulai menaikkan tekanan terhadap partai politik di DPR yang dinilai tidak serius membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Buruh bahkan mengancam akan membuka ke publik nama-nama partai yang dianggap tidak menunjukkan keberpihakan kepada pekerja.
Ancaman tersebut disampaikan perwakilan koalisi buruh saat bertemu pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan pihaknya telah mencatat sikap masing-masing partai dalam proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
“Kami koalisi besar mencatat partai-partai yang serius atau tidak serius membahas undang-undang ini. Dan kami akan umumkan ke publik partai yang punya keberpihakan dan yang sama sekali tidak punya keberpihakan,” kata Andi Gani.
Menurutnya, terdapat partai yang telah menunjukkan keseriusan dengan menyiapkan bahan pembahasan secara lengkap. Namun, ada pula partai yang disebut belum memiliki draf RUU Ketenagakerjaan.
“Ada partai yang begitu bersemangat punya bahan lengkap, ada partai bahkan sampai hari ini tidak punya draf apa pun,” ujarnya.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga mengungkapkan kekecewaan serupa. Ia mengapresiasi partai-partai yang membuka ruang dialog dengan buruh, tetapi menyebut masih ada partai yang dinilai menutup diri.
“Kami mengapresiasi beberapa partai politik yang sudah menerima kami, Pak. Memang ada dua dan tiga yang memang sama sekali tidak mau membuka tangan,” kata Elly.
Pimpinan DPR merespons keras sikap koalisi buruh tersebut. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan merupakan bagian dari perjuangan bersama untuk kepentingan pekerja.
“Sudah di DPR semuanya, satu kesatuan berjuang bersama-sama untuk buruh ya untuk para pekerja,” kata Cucun.**
