Jakarta, MI— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertegas dukungannya terhadap agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Melalui organisasi sayap Panji Bangsa, PKB membentuk Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ekonomi dan program strategis pemerintah.
Satgas tersebut dideklarasikan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Pembentukan satgas disebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa PKB, Rivqy Abdul Halim, mengatakan satgas dibentuk untuk memastikan kebijakan ekonomi Prabowo tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Kami menyatakan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 Dewan Komando Pusat Panji Bangsa mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics Panji Bangsa," kata Rivqy saat deklarasi.
Menurut Rivqy, Satgas Prabowonomics akan mendukung arah kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Satgas juga akan mengawal implementasi program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat serta memastikan pelaksanaannya berlangsung transparan dan akuntabel.
"Oleh sebab itu, sebagai Satuan Tugas Prabowonomics Panji Bangsa akan melaksanakan tugas sebagai berikut, mendukung secara utuh arah kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dalam struktur satgas, Rivqy menunjuk Ahmad Riyadi sebagai ketua dan Ragil Setyo Cahyono sebagai sekretaris.
Ahmad Riyadi mengatakan satgas akan menjalankan dua agenda utama. Pertama, memberikan pemahaman mengenai substansi kebijakan Prabowonomics dari sisi hulu, terutama program strategis di sektor ekonomi.
Kedua, satgas akan mengawasi pelaksanaan program-program populis pemerintah agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Yang pertama, menjelaskan dari hulu substansi program dan kebijakan strategis Prabowonomics dalam sektor ekonomi. Yang kedua adalah memastikan implementasi program populis yang selama ini dijalankan oleh Presiden Prabowo itu dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Riyadi.
Riyadi menegaskan pengawalan tersebut juga diarahkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Dan terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan," tegasnya.**
