Jakarta, MI – Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima konsesi tambang menuai kritik dari kalangan internal Nahdlatul Ulama. Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi sekaligus Ketua Partai Hijau KH Roy Murtadho atau Gus Roy mengaku kecewa dengan langkah organisasi yang dipimpin KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.
Gus Roy menilai keputusan menerima konsesi pertambangan perlu dikritisi secara terbuka. Menurut dia, kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan narasi besar yang selama ini digaungkan PBNU, yakni “Merawat Jagad, Membangun Peradaban.”
Kritik itu disampaikan Gus Roy saat menjadi narasumber dalam Rembug Warga NU Seri 5 bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, Keadilan Gender, dan Keberlanjutan Lingkungan” di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (15/8/2026).
Gus Roy mengatakan kritik tersebut disampaikan bukan semata sebagai aktivis lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar NU yang memiliki pengalaman panjang dalam penelitian dan advokasi persoalan sosial-ekologis.
“Ini menyedihkan. Cukup sentimentil dan melankolis, tapi memang harus diutarakan secara terbuka, secara dewasa. Terutama bagi kami santri NU yang punya pengalaman mengadvokasi dan meneliti problem-problem sosio-ekologis,” ujar Gus Roy.
Menurutnya, keputusan mengenai pengelolaan tambang tidak cukup hanya dilihat dari sisi potensi kemandirian ekonomi organisasi. Dampak sosial dan ekologis yang muncul dari aktivitas pertambangan juga harus menjadi pertimbangan serius.
Kritik tersebut sekaligus menunjukkan adanya perdebatan di internal NU mengenai arah pengelolaan konsesi tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Gus Roy menilai persoalan tambang perlu dibicarakan secara terbuka dan dewasa, terutama karena keputusan tersebut berkaitan dengan identitas NU serta komitmennya terhadap persoalan lingkungan dan masyarakat.**
