Bandung, MI — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap budaya birokrasi yang dinilainya masih sarat mentalitas feodal.
Ia menyoroti kebiasaan pejabat menghamburkan anggaran untuk rapat, fasilitas, perjalanan dinas, hingga berbagai kebutuhan seremonial, sementara sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Dedi menegaskan uang negara seharusnya tidak digunakan untuk memanjakan pejabat. Anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta para pejabat tidak terus menuntut kenaikan tunjangan maupun fasilitas ketika kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik masih membutuhkan perhatian.
"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan Sang Saka Merah Putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan tunjangan yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," tegas Dedi.
Menurut Dedi, penghematan dapat dimulai dari kebutuhan birokrasi yang sebenarnya masih bisa ditunda. Pembelian kendaraan dinas, pakaian baru, hingga penambahan fasilitas rumah dinas disebut bukan kebutuhan mendesak.
"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.
Dedi juga mempertanyakan besarnya anggaran yang terserap untuk kegiatan rutin pemerintahan. Mulai dari kunjungan kerja, pertemuan, rapat, hingga pembaruan perangkat dan ornamen ruangan dinilai harus dievaluasi jika tidak memberikan dampak nyata.
"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," kata Dedi.
Kritik paling tajam Dedi diarahkan pada ketimpangan antara kemewahan kegiatan birokrasi dan kondisi masyarakat. Ia menilai tidak masuk akal jika anggaran puluhan juta rupiah dihabiskan dalam sebuah rapat, sementara warga yang menjadi sasaran kebijakan justru masih kesulitan.
"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," tuturnya.
Dedi menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk feodalisme birokrasi. Menurut dia, pejabat publik tidak seharusnya mengukur keberhasilan dari kemewahan fasilitas atau penghormatan yang diterima saat turun ke lapangan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa perilaku pejabat yang menikmati fasilitas negara tetapi mengabaikan penderitaan rakyat bisa lebih berbahaya daripada sekadar budaya birokrasi yang buruk.
"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," tegas Dedi.
Dedi mendorong Pemprov Jabar menata ulang prioritas belanja. Pengeluaran yang bersifat seremonial, rutin, dan masih bisa ditunda harus ditekan agar ruang fiskal lebih banyak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar masyarakat.**
