Gini Ratio Indonesia 0,385 per September 2020, DPR: Evaluasi Kebijakan Ekonomi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Februari 2021 16:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Darmadi Durianto mengaku prihatin dengan melebarnya gini ratio yang menyentuh angka 0,385 per September 2020 sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) baru baru ini. Menurutnya, melebarnya gini ratio tersebut menandakan bahwa konsep kebijakan ekonomi yang dipakai selama ini harus dievaluasi ulang. "Mesti ditinjau ulang konsep ekonomi kita. Gini ratio selebar itu saya kira gak bisa dianggap remeh. Sebab akan ada efek sosial yang cukup serius nantinya jika tidak segera ditangani secara serius," tandasnya. Darmadi menyarankan agar program-program kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan oleh pembantu pembantunya harus dievaluasi secara detail. "Padahal pak Jokowi mencanangkan sejumlah kebijakan ekonomi yang sangat bagus, mulai dari stimulus ekonomi bagi rakyat berupa bantuan-bantuan langsung dan lainnya. ," tandasnya. Menurutnya, konsep ekonomi pasar yang dijalankan selama ini terbukti tidak maksimal terutama dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau Gini Ratio. "Yang ada banyak kelemahan disana, buktinya gini ratio kita melebar. Basis ekonomi kita harus lebih dibangun dengan konsep gotong royong yang berpijak pada kepentingan rakyat dan negara ,bukan pada pemusatan kekuatan modal pada sekelompok pengusaha diberbagai industri.Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan atau gap semakin dalam dan tentu saja berimbas pada gini ratio.10% keluarga terkaya di Indonesia menguasai 70% Kekayaan Nasional dan kekayaan 1% keluarga terkaya di indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup drastis dari tahun ke tahun" tegasnya. Ekonomi pasar, kata dia, sudah tidak terlalu tepat untuk di praktekkan karena terbukti tidak terlalu efektif untuk menurunkan kesenjangan dan ketimpangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita bangsa dan negara ini. "Jauh-jauh hari Thomas Piketty penulis buku Capital asal Perancis sudah mewanti-wanti bahwa sistem ekonomi berbasis pasar bebas atau berpaham neoliberalisme hanya akan memperlebar jarak antara si kaya dengan si miskin dan hanya menciptakan inequality. Bahkan kata Piketty bisa berdampak pada kerusuhan sosial imbas ketimpangan ekonomi ini nantinya," jelas dia. Oleh karenanya, Darmadi menyarankan agar kebijakan kebijakan ekonomi yang bernafas neoliberalisme yang kini dijalankan oleh tim ekonomi Pemerintah, sebaiknya di evaluasi secara mendalam. "Mulai tinggalkan paham paham neoliberalisme dan mulai melakukan perubahan perubahan gaya kebijakan ekonomi. Kembali ke konsep ekonomi yang di cita-citakan para pendiri bangsa seperti Bung Karno yang menginginkan ekonomi Berdikari yang sesuai dengan demokrasi ekonomi seperti amanah dalam Tap MPR XVI /Tahun 1998. Saya kira itu salah solusi yang harus dipikirkan oleh Pemerintah," tegas dia. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengeluaran orang Indonesia yang diukur oleh gini ratio melebar menjadi 0,385 di September 2020. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan pada Maret tahun lalu yang berada di posisi 0,381. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ketimpangan pengeluaran orang Indonesia meningkat 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio per September 2019 yang sebesar 0,380. "Untuk gini rasio, metodenya tidak berubah, tetapi seiring dengan naiknya tingkat kemiskinan maka gini rasio juga meningkat dari 0,380 menjadi 0,385," kata Suhariyanto dalam video conference, Senin (15/2/2021).(Tng)

Topik:

Gini Ratio Indonesia 0 385 per September 2020 Awas Kerusuhan Sosial Mengancam

Berita Sebelumnya

Kanwil Kemen ATR/BPN Jatim, Peringkat I Pelaksanaan PTSL Tahun 2020

Berita Selanjutnya

Putri Tertua Saddam Hussein Siap Terjun Politik Irak