Kasus Korupsi Bank Sumut KCP Galang, Kejati Sumut Tahan Dua Tersangka

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 4 Juni 2021 03:00 WIB
Monitorindonesia.com - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan dua orang tersangka dalam dugaan korupsi pinjaman kredit usaha rakyat sebesar Rp31.692.690.986 tahun 2013-2014 di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Kamis, mengatakan kedua tersangka itu, R (40) mantan Wakil Pimpinan Bank Sumut KCP Galang, dan SL (43) debitur Bank Sumut KCP Galang, Kabupaten Deli Serdang. Ia menyebutkan, sejak tahun 2013, SL memanfaatkan sarana perkreditan Bank Sumut mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Properti Sumut Sejahtera (KPP SS) dan Kredit Angsuran Lainnya (KAL). Tersangka SL selain menggunakan nama sendiri, juga menggunakan/meminjam nama-nama orang lain yang terdiri dari keluarga, teman, dan karyawan SL pada usaha ternak ayam, serta rumah makan, dan lain-lain. "Untuk memuluskan pengajuan dana dari Bank Sumut, SL memberikan iming-iming, sehingga pemohon memberikan KTP kepadanya. Namun setelah dana cair tidak ada diberikan kepada pemohon, melainkan dimanfaatkan untuk pribadi," ujarnya. Sumanggar mengatakan, sejak tahun 2014 kredit yang diajukan SL dan kawan-kawan mulai bermasalah, dan untuk menutupi cicilan kredit di Bank Sumut kemudian SL bekerjasama dengan LG dan R (Pimpinan dan Wakil Pimpinan Bank Sumut KCP Galang) kembali mengajukan kredit dengan tetap menggunakan (meminjam) nama-nama orang lain. Pencairan dana di Bank Sumut itu, tidak sesuai ketentuan pemberian kredit yang ditetapkan dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Sejak tahun 2013 sampai 2015, SL memperoleh sekitar 127 perjanjian kredit dengan total sekitar Rp35.775.000.000 yang saat ini dalam kondisi macet total sekitar Rp31.692.690.986. "Kedua tersangka SL dan R melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP," kata Sumanggar yang juga mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu pula. (daf)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Bamsoet Dukung Tindakan Tegas Aparat TNI - Polri Tumpas Teroris Papua

Berita Selanjutnya

Pemerintah Didesak Wujudkan Regulasi Keamanan Data Pribadi

Berita Terkait

Metropolitan
Dishub dan DPRD DKI Segel 4 Parkir Ilegal di Jakarta (Foto: Repro)

4 Lahan Parkir Ilegal di Jakarta Disegel, Ada yang Beroperasi 12 Tahun

1 jam yang lalu

Ekonomi
Bank Rakyat Indonesia (Foto: Dok MI)

BRI Sudah Salurkan 45% Dana Penempatan Pemerintah Kurang dari 2 Bulan

2 jam yang lalu

Ekonomi
BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham ESTA, VKTR dan SOFA (Foto: Ist)

BEI Setop Sementara Perdagangan 3 Saham usai Harga Melonjak Tajam

3 jam yang lalu

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

4 jam yang lalu

Ekonomi
Indeks Harga Saham Gabungan (Foto: Ist)

Peluang Cuan! Ini Rekomendasi Saham untuk 3 Oktober 2025

4 jam yang lalu