Wakil Ketua MPR Prihatin Angka Kematian Covid-19 Masih Tinggi

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 22 Agustus 2021 23:37 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, peningkatan kasus kematian dan kasus positif akibat Covid-19 masih tinggi sehingga Indonesia kini menjadi episentrum Covid-19 di Asia, bahkan dunia. Syarief Hasan menilai, kasus kematian yang semakin tinggi sangat memprihatinkan dalam menangani Pandemi Covid-19. "Memang kinerja Pemerintah sudah terlihat penurunan angka penularan harian namun data menunjukkan angka kematian harian masih berada di atas 1.000 kasus, bahkan menjadi kematian Covid-19 tertinggi di dunia empat hari terakhir," kata Syarief, Minggu (22/8/2021). Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa positif harian masih 16.744 kasus dan kematian harian mencapai 1.361 kasus pada Sabtu, (21/8/2021). Angka tersebut semakin menambah total kasus positif Covid-19 akan mencapai 4 juta kasus dan total meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 125.342 orang. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus kematian harian tertinggi di dunia dalam empat hari terakhir. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lenih tegas lagi yang adil dan proporsional. "Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan tetap humanis dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat2an dan pemutusan laju penyebaran Covid-19 di atas persoalan lainnya," ungkapnya. Ia juga mendorong Pemerintah berhati-hati terhadap munculnya varian baru Covid-19. “Setelah baru varian Delta, kini muncul lagi varian Delta Plus yang ditetapkan oleh WHO. Pelarangan masuknya WNA yang telah dilakukan Pemerintah harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan seperti kemarin, WNA dilarang masuk namun nyatanya masih diberikan ruang untuk masuk ke Indonesia," katanya.[Rls]

Topik:

MPR RI