Harwatiningrum Laporkan Dugaan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Lagu "Aku Papua"

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Oktober 2021 12:31 WIB
Monitorindonesia.com - Harwatiningrum sebagai ahli waris sekaligus istri seniman Franky Sahilatua laporkan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual lagu "Aku Papua" ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Kami sudah menerima aduan dari Harwatiningrum, ahli waris Franky Sahilatua dan kini dilakukan pemeriksaan kebenaran fakta," kata Dirjen DJKI Freddy Harris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/10/2021). Freddy mengatakan, DJKI sedang mengumpulkan fakta-fakta dan diselidiki secara mendalam apakah ada potensi pelanggaran kekayaan intelektual atas karya Franky Sahilatua tersebut. DJKI juga akan membantu proses mediasi atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual penggunaan lagu "Aku Papua" yang dinyanyikan saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2 Oktober 2021. Diuraikan Freddy, dalam laporannya, Harwatiningrum menyampaikan lagu "Aku Papua" dinyanyikan oleh Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondologit saat pembukaan PON XX Papua. Harwatiningrum selaku ahli waris mengaku hingga saat ini pihak penyelenggara belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut saat pembukaan PON XX di Stadion Lukas Enembe. Karena itu pihaknya melayangkan laporan pengaduan melalui laman https://pengaduan.dgip.go.id/. Merespons laporan tersebut, DJKI melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu ahli waris, penyelenggara PON, publisher lagu “Aku Papua” hingga lembaga manajemen kolektif (LMK) yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam suatu ciptaan terdapat dua hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta kekayaan intelektual dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan. Hak ini memberikan yang bersangkutan untuk mencantumkan nama maupun mengubah hasil karyanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Setiap orang tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. Untuk menghindari pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi, setiap orang yang bermaksud menggunakan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. (Tar)

Topik:

Kemenkumham Hak cipta lagu aku papua kekayaan intelektual DJKI

Berita Sebelumnya

Hak Jawab Yupen Hadi and Patners

Berita Selanjutnya

RSDC Wisma Atlet Tersisa 194 Orang Berjuang Melawan Virus Corona

Berita Terkait

Nasional
Polri Tanggapi Usulan Kemenkumham soal Penghapusan SKCK (Foto: Dok MI)

SKCK Dihapus? Polri Buka Suara soal Usulan Kemenkumham

25 Maret 2025 08:03 WIB

Politik
Bawaslu Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu Raih Predikat Istimewa Reformasi Hukum 2024

2 Desember 2024 12:51 WIB

Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat perkenalan bersama Anggota Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok MI/Charles Ulag)

Kemham akan Beri Penguatan Kebebasan Demokrasi dan HAM

18 November 2024 00:37 WIB