Azis Syamsuddin Ogah Ngaku Kenalkan Rita Widyasari ke Eks Penyidik KPK

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 25 Oktober 2021 21:22 WIB
Monitorindonesia.com - Politisi Golkar Azis Syamsuddin membantah jadi perantara perkenalan antara eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dengan bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Azis menyampaikan hal itu saat bersaksi di hadapan majelis hakim. Mulanya, hakim mengonfirmasi ihwal keterangan yang disampaikan Rita Widyasari saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara pada Senin (18/10/2021) pekan lalu. Diketahui, Rita saat itu mengaku kenal dengan Robin melalui perantara Azis Syamsuddin. "Tidak (mengenalkan Rita ke Robin), Yang Mulia," kata Azis kepada hakim saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/10). Hakim meragukan bantahan Azis. Pasalnya, Rita yang berada di dalam tahanan tak mungkin begitu saja mengenal Robin yang notabene penyidik KPK. "Rita juga menyatakan, Saudara datang dan memperkenalkan. Karena tidak mungkin Rita di dalam tahanan mengenal Robin yang penyidik KPK," kata hakim. Hakim pun lantas kembali mengonfirmasi kepada Azis perihal perkenalan antara Rita dan Robin melaluinya. Azis lagi-lagi membantah. "Tidak, Yang Mulia," bantah Azis. Hakim kemudian menanyakan seberapa kenal Azis dengan Robin. Kali ini, Azis mengaku tidak mengetahui jabatan Robin. Berdasarkan tanda pengenalnya, Azis memastikan Robin bukan komisioner KPK. "Saya tidak tahu jabatannya. Saya hanya liat name tag-nya KPK. Yang pasti dia bukan komisioner," tukas Azis. Sebelumnya, Rita Widyasari mengaku dikenalkan dengan Robin oleh Azis di Lapas Kelas I Tangerang untuk mengurus permohonan peninjauan kembali (PK). "Pernah pada bulan September 2020, Bang Azis ke Tangerang untuk membahas Rapim (Rapat Pimpinan) Golkar karena ada mau ada pergantian Ketua Golkar Kaltim dan beliau menyampaikan juga mau memperkenalkan Robin untuk bantu-bantu kasus PK di Mahkamah Agung," kata Rita saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/10). Adapun Robin dan advokat Maskur Husain didakwa menerima suap dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sejumlah Rp1,695 miliar, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Kader Partai Golkar Aliza Gunado sejumlah Rp3.099.887.000 dan USD36.000, Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp507,39 juta, Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sejumlah Rp525 juta, dan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp5.197.800.000.

Topik:

KPK Azis Syamsuddin AKP Robin Pattuju

Berita Sebelumnya

Azis Syamsuddin Akui Sering Ketemu AKP Robin dan Kasih Duit

Berita Selanjutnya

Mantan Mensesneg Sudi Silalahi Meninggal Dunia

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

5 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

6 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

7 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

8 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

8 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

15 jam yang lalu