Ancam Boikot Program Subsidi Minyak Goreng, MAKI Minta Cabut HGU dan IUP Pengusaha Sawit

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 22 April 2022 19:03 WIB
Jakarta, MI - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyoroti adanya rencana pengusaha yang menarik diri atau memboikot program minyak goreng bersubsidi oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan buntut dari adanya penetapan empat orang tersangka kasus ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung RI. Atas ancaman pengusaha tersebut, Boyamin mengatakan bahwa pihaknya akan meminta pemerintah untuk dapat bersikap tegas, salah satunya dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) Lahan dan Izin Usaha Perkebunan. "MAKI meminta mencabut HGU Perkebunan dan IUP dari pengusaha sawit yang mengancam boikot progam minyak goreng subsidi," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (22/4). Desakan itu didasari karena menurut Boyamin, perkebunan sawit seluas 9 juta hektar milik swasta sejatinya merupakan milik negara yang berasal dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah. Oleh karenanya, kata dia, sudah semestinya para pengusaha taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnis serta tidak gampang main ancam program pemerintah yakni subsidi minyak goreng. "Pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu dibalas air tuba," sindir Boyamin. Lebih lanjut, pemerintah juga didesak untuk mencabut izin ekspor pengusaha minyak sawit atau Crude palm oil (CPO) yang nakal. Hal itu didasari karena menurut Boyamin, selama ini Pemerintah sudah banyak memberikan fasilitas ekspor kepada pengusaha CPO dengan memperoleh keuntungan besar selama puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi, kata dia, saat ini justru saat rakyat yang mengalami kesusahan akibat ulah nakal para pengusaha. Terlebih, beberapa pengusaha disebutnya mengancam untuk memboikot program pemerintah untuk minyak goreng subsidi. Hal itu tidak membantu kesulitan rakyat. "Malah mengancam boikot program pemerintah, sehingga semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan ijin ekspor pengusaha yang nakal dan ancam program pemerintah," tukas Boyamin. (La Aswan)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Hujan Berintensitas Tinggi Bikin Banjir Desa Salebu, Cilacap

Berita Selanjutnya

Politisi PDIP Apresiasi Keputusan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Tapi....

Berita Terkait

Hukum
Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Usai Dibongkar Mahfud Md

18 menit yang lalu

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menetapkan HM, mantan anggota DPRD Kota Parepare periode 2019–2024, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan ternak sapi. Negara mengalami kerugian sekitar Rp223.644.250 akibat perbuatannya.

Kandangin 19 Sapi Bantuan di Rumah Sendiri, Bekas Anggota DPRD Parepare Akhirnya Pakai Rompi Pink Kejakasaan

45 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Duga PT Loco Montrado Tilap Perak yang Keluar dari Pengolahan Anoda Logam

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penyidikan Korupsi Kuota Haji Diintervensi! KPK Membantah

2 jam yang lalu

Ekonomi
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Presiden Prabowo Minta Menkeu Purbaya Tingkatkan Pendapatan Pajak

2 jam yang lalu

Olahraga
Menpora Erick Thohir saat paparkan dana kontingen SEA Games. (Foto. Rizal Siregar)

Erick Thohir Ungkap Strategi Indonesia Kejar Target 3 Besar SEA Games 2025

3 jam yang lalu