Politisi PDIP Apresiasi Keputusan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Tapi....
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
22 April 2022 21:15 WIB
![Politisi PDIP Apresiasi Keputusan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Tapi....](https://monitorindonesia.com/2021/12/IMG-20211125-WA0031.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.
Menurutnya, keputusan tersebut sebagai upaya menjaga pasokan dan keterjangkauan harga minyak goreng agar bisa diakses masyarakat.
"Saya kira perlu diapresiasi keputusan itu. Keputusan tersebut mencerminkan bahwa negara hadir dalam urusan kepentingan publik dalam hal ini minyak goreng," ujar Politikus PDIP itu kepada wartawan, Jumat (22/04).
Hanya saja, Darmadi mengingatkan, agar keputusan itu juga dibarengi dengan pengawasan yang ketat oleh aparat hukum.
"Pengawasan perlu diperketat lagi karena tidak tertutup kemungkinan dengan adanya keputusan tersebut bisa berefek pada aksi penyelundupan minyak goreng ke luar negeri oleh oknum-oknum pengusaha tertentu," tandas Bendahara Megawati Institute itu.
Aksi penyelundupan ke luar negeri, menurutnya, bisa terjadi karena keputusan dianggap bisa berdampak pada keberlangsungan usaha mereka.
"Mereka mengkalkulasi bahwa keputusan itu bisa menyebabkan kerugian. Jika hasil produksi mereka kena larangan ekspor otomatis akan menyebabkan barang mereka menumpuk. Sementara kebutuhan dalam negeri kan sebenarnya hanya sekitar 20% saja sementara hasil produksi mereka melebihi itu," ungkapnya.
Darmadi menyarankan agar pemerintah kembali mengkaji keputusan itu secara proporsional.
"Kalau larangan ekspornya bersifat menyeluruh, saya kira kurang relevan juga dan justru bisa blunder alias bisa berdampak pada perekonomian secara umum. Saya harap larangan ekspor diterapkan dengan skema tertentu misal volume ekspor berlebih itu harus dilarang tapi jika volume ekspornya dalam batas kewajaran itu perlu diberikan ruang," tegasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis (28/4). Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama menterinya.
"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang ditentukan," katanya Jumat (22/4).
(La Aswan)
Topik:
-
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Bawaslu Perkuat Penerapan SPIP Terintegrasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Koordinasi Penguatan Organisasi Bawaslu Melalui Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024 Gel I, Selasa (30/7/2024) malam. (Foto: Dok Bawaslu)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/program-bawaslu.webp)
Bawaslu Perkuat Penerapan SPIP Terintegrasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan
12 menit yang lalu
Hukum
![Dirut PT Deka Sari Perkasa Rahmat U Djangkar Terseret Korupsi Pemkot Semarang Dirut PT Deka Sari Perkasa Rahmat U Djangkar (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dirut-pt-deka-sari-perkasa-rahmat-u-djangkar.webp)
Dirut PT Deka Sari Perkasa Rahmat U Djangkar Terseret Korupsi Pemkot Semarang
50 menit yang lalu
Hukum
![Perkuat Bukti Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Selidik Kabapenda Inhu Arief Fadillah Kepala Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu, Arief Fadillah (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-bapenda-kabupaten-indragiri-hulu-arief-fadillah.webp)
Perkuat Bukti Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Selidik Kabapenda Inhu Arief Fadillah
1 jam yang lalu