Tenaga Honorer K-2 Minta DPRD Blitar Perjuangkan Mereka Jadi CPNS

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Agustus 2022 22:42 WIB
Blitar, MI - Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi (FHTTA) Kategori 2 meminta DPRD Kabupaten Blitar untuk memperjuangkan nasib mereka mendapat formasi calon aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kedatangan mereka di gedung rakyat Jalan Kota Baru Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diterima Komisi IV bersama dinas terkait. Koordinator FHTTA Heru Wibowo mengungkapkan masih ada kurang 300 tenaga teknis administrasi kategori khusus (TTA-K2) belum jadi ASN maupun PPPK, padahal sudah bekerja puluhan tahun. Kata Heru, bahkan gaji yang ia terima lebih kecil dari pegawai tidak tetap (PTT). Untuk itu ia meminta Pemkab Blitar menaikkan gajinya sesuai upah minimum regional. “Dengan gaji Rp1,2 juta untuk K2 di dinas pendidikan menurut kami sangat kurang. Tolong kesejahteraan kami diperhatikan,” ujarnya. FHTTA juga meminta Surat Edaran (SE) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan -RB) terkait rencana penghapusan tenaga honorer atau perubahan status pegawai di tahun 2023. Mereka meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar dalam dua minggu sudah ada ekskusi. “Saat ini ada 350 K2 yang tersisa, dan yang paling banyak di dinas pendidikan yaitu 308,” pungkasnya. [caption id="attachment_478069" align="alignnone" width="1210"] Koordinator FHTTA Heru Wibowo[/caption] Ketua Komisi IV Sugeng Suroso menilai beberapa tuntutan FHTTA sangat manusiawi. Namun perlu pembahasan ulang karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, yang perlu diperjuangkan adalah surat Menpan-RB. “Terkait surat MenPan-RB, daerah diminta mendata tenaga non-ASN dan diberi peluang mengikuti rekrutmen P3K dan CPNS,” kata Sugeng. Dia berjanji akan mendata validitas TTA-K2 yang selanjutnya dimasukan ke sistem aplikasi Menpan. Ia mengatakan, sebenarnya sudah ada SK Menpan yang menyebutkan tidak boleh ada lagi rekrutmen K2. Tetapi saat ini masih tetap melakukan perekrutan, makanya Komisi IV kasih PR ke BKPSDM untuk menelusuri permasalahan ini agar cepat selesai. “Pada saat paripurna semua fraksi di DPRD sudah sepakat melarang mengangkat K2 lagi. Kalau yang sudah terlanjur diangkat ya ditunggu saja masa kontraknya habis,” tegasnya. (JK/ADV DPRD Kabupaten Blitar) #honorer #honorer

Topik:

-

Berita Sebelumnya

DPR Yakin Pelaku di Kasus Brigadir J Tak Hanya Satu Orang!

Berita Selanjutnya

Komedian Eddy Gombloh Meninggal Dunia, Pemakaman Digelar Hari Ini

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan bersama Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Ahmad Yohan: Perlu Segera Revisi UU Kehutanan Untuk Mengatur Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Langka

15 menit yang lalu

Hukum
Harvey Moeis saat menghadiri sidang korupsi timah (Foto: Dok MI/Albani Wijaya)

Perlawanan Sandra Dewi Tamat, Harvey Moeis Segera Dieksekusi ke Lapas

17 menit yang lalu

Ekonomi
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Dok MI)

Ekspor Udang RI ke AS Sempat Tersendat akibat Paparan Radioaktif

20 menit yang lalu

Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto: Istimewa)

Bahlil Pastikan SPBU Swasta Dapat Jatah Kuota Impor BBM di Tahun Depan

23 menit yang lalu

Hukum
Mantan panitera muda perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Wahyu Gunawan (Foto: Dok MI)

Jaksa Tuntut Eks Panitera PN Jakut Wahyu Gunawan 12 Tahun Penjara

30 menit yang lalu

Politik
Waki Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan

Ahmad Yohan Apresiasi Kemenhut dan BKI Pulangkan Burung Perkici Dada Merah ke Indonesia dari Inggris

34 menit yang lalu