Komisi V DPR Minta Kemenhub Antisipasi Lonjakan Pemudik

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 26 Maret 2023 22:10 WIB
Jakarta, MI- DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi dalam mengantisipasi lonjakan arus pemudik jelang hari raya Idul Fitri. Persiapan dibutuhkan guna kelancaran arus mudik. Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat berharap agar Kemenhub melakukan upaya antisipasi lonjakan pemudik pada Lebaran 2023 dengan menyiapkan sejumlah langkah atau antisipasi. Menurutnya, Kemenhub wajib melakukan sejumlah persiapan agar potensi mobilisasi 123,8 juta orang yang diperkirakan mudik tahun ini lancar dan terkendali. Tak hanya itu, Toriq juga meminta Kemenhub mengamankan jalur-jalur khusus seperti jalur tol Jakarta ke arah Cikampek tujuan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang jadi konsentrasi para pemudik. “Jadi harus ada rekayasa lalu lintas yang tepat,” ujar Legislator Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis, Minggu (26/3/2023). Dalam kondisi normal saja, kata dia, mulai KM 40-an arah Cikampek sudah terjadi perlambatan hingga KM 56. Apalagi, kata dia, jika terjadi lonjakan pemudik sebagaimana survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub. Tanpa antisipasi yang cermat, tandasnya, akan timbul kemacetan yang panjang dan lama. “Saya minta segala penyebab perlambatan dan atau kemacetan di jalan tol segera diidentifikasi. Tak hanya tol Cikampek, seluruhnya. Lekas carikan solusi, jika karena kerusakan, segera diperbaiki dan selesai sebelum mudik,” pungkas Toriq. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perubahan tanggal cuti bersama Lebaran 2023. Dengan demikian, cuti bersama Lebaran 2023 akan berlangsung sepanjang tujuh hari (19-25 April 2023). Jadwal ini berubah dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Dari SKB, cuti bersama ditetapkan pada 21-26 April 2023.

Topik:

Dpr minta kemenhub antisipasi lonjakan pemudik

Berita Sebelumnya

KPU Hadapi 48 Gugatan Selama Tahapan Pemilu Serentak 2024

Berita Selanjutnya

Demokrat Pertanyakan Soal Data Rp 349 T yang Disampaikan Menkeu dan Mahfud MD