Demokrat Pertanyakan Soal Data Rp 349 T yang Disampaikan Menkeu dan Mahfud MD

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 30 Maret 2023 11:41 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mempertanyakan data soal transaksi Rp 349 triliun yang disampaikan Sri Mulyani berbeda dengan Mahfud MD. "Pak Ivan (Ketua PPATK) menjelaskan bahwa diangka ini menurut Pak Ivan itu 5 entitas. Sementara menurut Menkeu 1 entitas, mohon klarifikasi," katanya dalam ruang rapat Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (29/3). Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, data yang disampaikan PPATK kala itu ada nilai transaksi sekitar Rp 189 triliun pada 2019 lalu dengan subjek yang sama seperti pada 2017. Pada 2014, ada transaksi sekitar Rp 180 triliun. Temuan itu juga telah disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan dan ditindaklanjuti. "Kalau ditotal Rp 350 triliun, karena sebelumnya sudah ada ditindaklanjuti Rp 189 triliun hingga total Rp 369 triliun," tandasnya. (ABP) #Demokrat Pertanyakan Soal Data Rp 349 T

Topik:

Mahfud MD DPR RI hinca panjaitan Menkeu Komisi III PPATK

Berita Sebelumnya

Komisi V DPR Minta Kemenhub Antisipasi Lonjakan Pemudik

Berita Selanjutnya

Politikus PKS Minta Jokowi Rombak Pejabat Ditjen Minerba

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

13 jam yang lalu

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

16 jam yang lalu

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

18 jam yang lalu

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Ist)

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

25 September 2025 12:46 WIB