MRLB Juga sebagai Koreksi Luar Biasa Terhadap MK dan MA
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
![Pakar Komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing (Foto: Ist) Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pakar-komunikasi-politik-universitas-pelita-harapan-emrus-sihombing-foto-ist-2.webp)
Jakarta, MI - Saat ini dari aspek saluran komunikasi keadilan hukum, semakin tampak bahwa negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik.
Karena itu, Mahkamah Rakyat Luar Biasa (MRLB), menurut Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia, dari sudut proses komunikasi keadilan, juga sebagai kritik dan respons terhadap antara lain potensi tidakberkeadilannya keputusan dua mahkamah hukum terkait kepemiluan.
Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat umur calon presiden dan wakil presiden yang berujung Ketua MK mendapat sanksi pelanggaran etika dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Putusan MK tersebut seolah hanya diberikan kepada kepala daerah bukan untuk semua warga negara yang memenuhi umur tersebut sehingga tidak sejalan dengan Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata Emrus kepada Monitorindonesia.com, Kamis (2762024).
Selain itu, putusan MK juga tidak inline dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tentang dasar negara antara lain Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Lagi pula, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Bukan hanya seolah ditujukan untuk kepala daerah," ungkapnya.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang umur 30 tahun saat pelantikan kepala daerah (tingkat satu) terpilih Pilkada 2024.
Sementara persyaratan umur untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sudah sangat jelas dan memberi kepastian hukum di UU nomor 10 tahun 2016, Pasal 7 ayat 2 e berbunyi: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
"Oleh karena itu, Mahkamah Rakyat Luar Biasa (MRLB), menurut hemat saya dari sudut saluran komunikasi keadilan juga merupakan koreksi luar biasa terhadap keputusan MK dan MA terkait Pemilu 2024," tutupnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![PKS: Jika Anies Masih Ingin Bersama PKS di Pilgub Jakarta, Wajib Gandeng Sohibul Iman Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/presiden-pks-ahmad-syaikhu-foto-midhanis.webp)
PKS: Jika Anies Masih Ingin Bersama PKS di Pilgub Jakarta, Wajib Gandeng Sohibul Iman
51 menit yang lalu
![KPK Bongkar Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Mensos Risma Tegaskan Tak Pernah Salurkan Bansos Jenis Tersebut Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/mensos-risma-1.webp)
KPK Bongkar Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Mensos Risma Tegaskan Tak Pernah Salurkan Bansos Jenis Tersebut
2 jam yang lalu
![Pusat Data Nasional Dibobol, Waka Komisi III Geram: Sangat Fatal dan Memalukan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni-foto-ist.webp)
Pusat Data Nasional Dibobol, Waka Komisi III Geram: Sangat Fatal dan Memalukan
5 jam yang lalu