Endar Dicopot Gegara Kasus Kementerian ESDM!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 8 April 2023 18:05 WIB
Jakarta, MI - Mantan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aulia Postiera mengklaim pemecatan Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan bukan terkait kasus Formula E. Aulia mengatakan bahwa ngototnya Firli Bahuri selaku Ketua KPK terkait dengan kasus Kementerian ESDM yang dokumen penyelidikannya diduga dibocorkan oleh Firli. “Saya curiga Endar dipulangkan ke Polri bukan terkait dengan kasus Formula E, tapi terkait dengan kasus ESDM yang diduga dibocorkan Firli,” ujar Aulia kepada wartawan, Sabtu (8/4). Pasalnya, Endar merupakan Direktur Penyelidikan yang memegang kasus tersebut. Secara tidak langsung, Endar memiliki bukti yang otentik terkait siapa yang membocorkan dokumen penyelidikan KPK kepada Menteri ESDM. Adapun bukti tersebut, diduga telah dibawa ke Dewan Pengawas oleh Endar untuk ditindaklanjuti kebenarannya. “Dia kan Dirlid yang menangani kasus tersebut sebelumnya, diduga dia punya bukti dan sudah laporkan ke Dewas,” papar Aulia. Sebelumnya, beredar kabar bahwa dokumen penyelidikan KPK terkait kasus pemotongan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM bocor. Dokumen tersebut diduga diberikan dari Pimpinan KPK berinisial ‘F’ ke Menteri ESDM. Hal itu ditemukan pertama kali melalui tangkapan layar yang berisi pesan singkat terkait penemuan dokumen rahasia hasil penyelidikan KPK di Kantor Kementerian ESDM. Dokumen tersebut ditemukan oleh tim penyelidik KPK yang saat itu tengah menggeledah kantor Kementerian ESDM, tepatnya di ruangan Kepala Biro Hukum. Adapun tujuan diberikannya dokumen tersebut, agar Mr X selaku pemilik ruangan tersebut berhati-hati karena akan ada upaya penindakan oleh KPK. Hal tersebut membuat penggeledahan yang dilakukan tim KPK saat itu menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan apapun.

Topik:

KPK Kementerian ESDM Endar

Berita Sebelumnya

Sakit Hati Dituduh Curi Laptop, Mantan Penjaga Indekos Tikam Mahasiswa di Medan 

Berita Selanjutnya

Polisi Tangkap Tersangka TPPO, Korbannya 64 Orang

Berita Terkait

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

4 jam yang lalu

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

8 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN) (Foto: Istimewa)

KPK Ternyata Sudah "Garap" Gubernur Kalbar soal Korupsi DPUPR Mempawah

9 jam yang lalu

Monitor Hukum
Potongan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Dok MI)

Ironi Biskuit Tanpa Gizi Diduga Dijadikan 'Simbol Kepedulian' Anggota DPR saat Kunker, Obat-obatan saat Reses!

9 jam yang lalu