Ini Alasan Hakim Pengadilan Negeri Jaksel Tolak Praperadilan MAKI Kasus Kardus Durian yang Menyeret Cak Imin 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 11 April 2023 01:28 WIB
Jakarta, MI - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus kardus durian yang diduga menyeret nama Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Menyatakan permohonan praperadilan dari para pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Samuel Ginting dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/4). Dalam pokok perkara, hakim Samuel memutuskan dua poin penting. Pertama, menyatakan Praperadilan dari para pemohon tidak dapat diterima. Lalu, kedua, membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah nihil. Hakim Samuel juga menyatakan, permohonan MAKI dinilai error in objecto atau terdapat kekeliruan terhadap objek yang digugat, dan menerima eksepsi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut hakim, MAKI juga dinilai tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan MAKI sudah kedaluwarsa sejak 9 November 2019. Sebagaimana diketahui, MAKI dalam gugatannya menilai KPK diduga melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah pada kasus kardus durian. Dugaan kasus kardus durian ini mencuat di era Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Kasus berawal saat tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) terkait kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011. Dua pejabat tersebut yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemnakertrans Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus 2011. Dalam perkara ini, KPK sudah menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati bersamaan dengan barang bukti uang senilai Rp1,5 miliar. Uang tersebut dibungkus dengan kardus durian.

Topik:

KPK MAKI Cak Imin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kardus Durian

Berita Sebelumnya

Pasca Pelawan "Iblis dan Setan" Jadi Tersangka, KPK Geledah Kantor Bupati Meranti hingga Rudin BPKAD

Berita Selanjutnya

Lagi, Kejagung Periksa Anak Buah Johnny G Plate

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

3 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

10 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

200 Calon Pejabat Kemenhaj akan Berurusan dengan KPK

11 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

16 jam yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

20 jam yang lalu