Richard Eliezer Bakal Bebas 31 Januari 2024!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 7 Juni 2023 13:38 WIB
Jakarta, MI - Kemenkumham menyatakan terpidana kasus pembunuhan berencana Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dikabarkan akan bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri pada 31 Januari 2024. “Bebas murni 31 Januari 2024,” ujar Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti, saat dikonfirmasi pada Selasa (6/6). Seperti dikethuia bahwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap dirinya dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat. "Mengadili menyatakan terdakwa Richard Eliezer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso pada Rabu (15/2) lalu. Richard Eliezer dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, Pasal 49 juncto Pasal 33 juncto Pasal 55 KUHP. Dibandingkan dengan empat terdakwa lainnya, vonis Richard menjadi yang paling ringan. Hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Putri Candrawathi divonis berupa pidana penjara 20 tahun. Terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dijatuhi vonis 13 tahun pidana penjara. Keempat terdakwa tersebut yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal mengajukan banding atas vonis masing-masing. Namun upaya tersebut ditolak.  (LA) #Richard Eliezer Bakal Bebas

Topik:

Polri Kemenkumham ichard eliezer

Berita Sebelumnya

Abdul Fickar: Tak Ada Alasan yang Tepat untuk Mencabut Kewenangan Jaksa Sidik Korupsi, Kecuali...

Berita Selanjutnya

Eks Pimpinan KY: Andai Penetapan Johnny G Plate Tersangka Tebang Pilih, Pasti 4 Menteri dari Partai Koalisi Sebelumnya Tak Jadi Tersangka dan Dibui Karena Korupsi 

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB