Eks Pimpinan KY: Andai Penetapan Johnny G Plate Tersangka Tebang Pilih, Pasti 4 Menteri dari Partai Koalisi Sebelumnya Tak Jadi Tersangka dan Dibui Karena Korupsi 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 7 Juni 2023 15:10 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G senilai Rp 8 triliun lebih disebut-sebut bermuatan politik atau juga tebang pilih. Apalagi saat ini merupakan tahun politik. Meski, pihak Partai NasDem tempat bernaung Johnny G Plate itu menghormati penegakan hukum pemberantasan korupsi sepanjang dilakukan tidak tebang pilih untuk kepentingan politik jelang pemilu 2024. Namun isu-isu liat muatan politiknya hingga saat ini masih terus berkembang di masyarakat. Kejaksaan Agung, pemerintah, dan koalisi parpol pendukung pemerintah menjelaskan Johnny Plate ditangkap dan ditahan itu murni hukum. Pasalnya, Kejagung tidak mungkin juga menersangkakan dan menahan seorang menteri tanpa dua alat bukti kuat. Mantan pimpinan Komisi Yudisial 2010-2015, Imam Anshori Saleh menegaskan, bahwa di masa kepemimpinan Presiden Jokowi hingga dua periode bukan kali ini saja menteri terbelit kasus korupsi. Selain Johnny Plate ada Idrus Marham (Golkar), Imam Nahrawi (PKB), Edhy Prabowo (Gerindra), dan Julian Batubara (PDIP). Maka jika sejak awal aparat penegak hukum tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan pembantu Jokowi, Menteri sebelumnya kemungkinan tidak sampai dijebloskan ke penjara. Pasalnya para menteri terjerat kasus hukum itu dari partai koalisi sama dengan Johnny G Plate dari NasDem. "Andai pemerintah "tebang pilih" penersangkaan Johnny Plate berlatar belakang politik, pasti empat menteri (yang semuanya dari parpol koalisi pemerintah) tidak dijadikan tersangka dan dibui karena korupsi," ungkap Imam kepada Monitor Indonesia, Rabu (7/6). Jadi, lanjut Saleh, dugaan penetapan tersangka Johnny Plate karena aroma politik bisa diabaikan. Fakta lain, kata dia, kerugian keuangan dari kasus BTS 4G ini nyata, terdiri atas tiga hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Jadi unsur pidananya jelas, tidak mengada-ada. "Dengan dua indikator yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa kasus BTS 4G ditangani Kejaksaan Agung memang berlatar belakang hukum karena merupakan tindak pidana," bebernya. Namun demikian, soal murni tidaknya itu kelak akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Termasuk secara transparan bakal diketahui aliran dana sebesar Rp 8 T itu, apakah hanya dinikmati Johnny Plate dkk. "Atau ke partai atau pihak-lain seperti tim sukses pemenangan capres Anies Baswedan," pungkasnya. (LA)

Topik:

Nasdem Kejagung KY Johnny G. Plate

Berita Sebelumnya

Richard Eliezer Bakal Bebas 31 Januari 2024!

Berita Selanjutnya

Licik! Manajer PT Antam Cs Jual Sisa Hasil Tambang ke Smelter Gunakan Dokumen Palsu 

Berita Terkait

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

10 jam yang lalu

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

NasDem soal Sidang Etik Sahroni dan Nafa Urbach: Kita Ikuti Semua Mekanisme di MKD

15 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

19 jam yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

19 jam yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

20 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Diungkap Jaksa! Operasi Media yang Dilakukan Marcella Cs Seret Detikcom, CNBC, hingga Kompas di Ruang Sidang

20 jam yang lalu