Oknum Pejabat Imigrasi Makassar Terlibat TPPO, DPR: Pasti Ada Pemainnya

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan hingga ke level mafia. Penegakan hukum itu harus dilakukan menyusul terungkapnya keterlibatan oknum pejabat kantor Imigrasi Makassar dalam TPPO. "Oknum Ditjen Imigrasi tadi saya sudah sampaikan, musti dilihat lebih detail tentang perintah Presiden terhadap perkara TPPO," kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6). "Karena jangan sampai jadi full bucket yang tidak terlibat akhirnya diikutsertakan dalam proses dan oknum imigrasi, kan ini banyak, perlakuan situasional ini tuh rasanya sudah lama," tambahnya. Menurut Sahroni persoalan mafia TPPO bukan hal baru. Sehingga, tegas dia, penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. "Karena ini pasti ada pemainnya, jadi jangan full bucket," kata dia. Sahroni meminta proses penegakan hukum tidak salah sasaran. Hal itu, kata Sahroni, sudah disampaikannya ke pihak penegak hukum terkait. "Waktu rapat sama Jampidum saya sampaikan juga agar dipisahkan orang-orang yang tidak terlibat dalam TPPO, karena ntar kasihan orang yang tadinya enggak pernah tau apa-apa tapi dilibatkan jadi full bucket sama mereka orang yang perkara mereka yang terpidana," kata dia. Sebelumnya, Satgas TPPO Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menangkap 6 orang terkait TPPO. Salah satunya, merupakan seorang oknum pejabat kantor Imigrasi Makassar berinisial YSF. "(Jabatan YSF di Imigrasi Makassar) Kasi lantas Kim tapi oknum ya," ujar Dirkrimum Polda Sulsel Kombes Jamalauddin Fatir.