Denny Indrayana Dinonaktifkan dari Wakil Presiden Kongres Advokat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 21 Juli 2023 13:27 WIB
Jakarta, MI - Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) telah memutuskan untuk menonaktifkan sementara Denny Indrayana dari jabatannya sebagai Wakil Presiden KAI untuk periode 2019-2024.Penonaktifan ini diambil sebagai konsekuensi dari cuitan yang dibuat oleh Denny Indrayana mengenai rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi sistem pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu atau UU Pemilu."KAI telah mengambil sikap dan memutuskan untuk menonaktifkan sementara yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 09/SKEP/DPP-KAI/2023 tentang Penonaktifan Sementara Advokat Prof Denny Indrayana, SH, LLM, PhD sebagai Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2019-2024, tertanggal14 Juli 2023," ujar Presiden DPP KAI Tjoetjoe Sandjaya Hernanto, Jum'at (21/7).Sandjaya menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Denny Indrayana dilaporkan oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran kode etik advokat. Sebagai tanggapan atas pengaduan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) membentuk dewan kehormatan daerah ad hoc yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan membuat keputusan terkait pengaduan tersebut."(Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc) secara resmi memberitahukan adanya pengaduan dari Mahkamah Konstitusi (dilengkapi dengan fotokopi surat pengaduan tersebut) kepada advokat Prof Denny Indrayana, SH, LLM, PhD selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender setelah surat MK diterima oleh DPP KAI," ungkap Sandjaya.Sandjaya menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Denny Indrayana akan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa peraturan yang dijadikan acuan dalam proses ini meliputi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau UU Advokat, kode etik advokat Indonesia tahun 2022, anggaran dasar Kongres Advokat Indonesia, dan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia tahun 2019."Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut dan memberikan kesempatan pembelaan dari advokat Prof Denny Indrayana, SH, LLM, PhD dapat berlangsung terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), mandiri, adil, jujur, dan objektif," katanya.

Topik:

Denny Indrayana MK Kongres Advokat Indonesia

Berita Sebelumnya

Korupsi Ekspor CPO: Jika Airlangga Mangkir Lagi, Kejagung Bisa Panggil Paksa!

Berita Selanjutnya

ASN Harus Netral

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB