Penyerahan Rp 8 Miliar Diduga Terkait BTS Kominfo, Percaya Kejagung Atau Maqdir Ismail?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Juli 2023 00:34 WIB
Jakarta, MI - Soal penyerahan Rp 8 miliar yang diduga berasal dari korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Percaya Kejaksaan Agung (Kejagung) atau kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, Maqdir Ismail? Pasalnya, Kejagung sendiri tidak mengakui pengembalian Rp 8 miliar dari Maqdir itu. "Sampai saat ini saya belum menerima informasi pengembalian 8 miliar," ujar Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dikutip pada Minggu (15/7). Menurut Ketut, pihak Irwan Hermawan baru mengembalikan uang pada Kamis (13/7). Itu pun bukan Rp 8 miliar, melainkan Rp 27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat melalui penasihat hukumnya. "Baru hari ini. Rekan-rekan kan sudah tahu semua pada hari ini beliau (penasihat hukum Irwan) datang baru pertama kali," kata Ketut. Sementara dari pihak Irwan Hermawan, mengungkapkan adanya pengembalian Rp 8 miliar ke Kejagung. "Kami juga sudah menyerahkan sebesar 8 miliar rupiah atas nama Irwan," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/7). Uang Rp 8 miliar tersebut dikembalikan secara bertahap sebelum perkara Irwan bergulir di meja hijau. "Dalam proses penyidikan kami serahkan secara, ya tidak sekaligus, beberapa kali penyerahan," katanya. Irwan sendiri telah duduk di kursi pesakitan terkait perkara korupsi BTS Kominfo ini bersama lima terdakwa lainnya yaitu: Mantan Menkominfo, Johnny G Plate Eks Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU), yakni Pasal 3 subsidair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Wan)

Topik:

Kejagung BTS Kominfo Maqdir Ismail

Berita Sebelumnya

Akankah Nasib Menhub Budi Karya dan Menhub Singapura Iswaran Berakhir Dipenjara?

Berita Selanjutnya

UU Kesehatan Wajibkan Smoking Room, Pemerintah Buka Ruang "Pembunuhan Massal"?

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Kejagung Usut Dugaan Penyelundupan Logam Tanah Jarang di Kasus Timah Rp 300 T

9 jam yang lalu

Hukum
Nadiem Anwar Makarim saat digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti Sebelum Tetapkan Nadiem Tersangka Korupsi Chromebook

13 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

4 Oktober 2025 13:21 WIB