Anang Achmad Latif Desak Anak Buah Sampaikan Data Palsu Proyek BTS Kominfo

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 2 Agustus 2023 01:26 WIB
Jakarta, MI - Anak buah Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo, Indra Apriadi mengaku didesak oleh Anang Achmad Latif untuk memberikan data yang tak valid terkait pembangunan BTS 4G Kominfo. Hal ini disampaikan Kepala Subbidang/Koordinator Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi, Kemenkominfo Indra Apriadi saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/8). “Pada saat itu, yang minta saya langsung, Pak Anang,” kata Indra. Indra menambahkan pengakuan itu setelah berkali-kali ditanya Hakim Ketua Fahzal Hendri. Hakim bertanya soal ada atau tidaknya pihak yang mendesak Indra untuk menyerahkan data mengenai 7.904 titik pembangunan menara BTS 4G. Data 7.904 titik yang akan dibangun menara tersebut tidak valid karena berdasarkan temuan inspektorat, terdapat 831 lokasi yang ternyata telah memiliki sinyal BTS 4G dan 301 lokasi juga sudah dibangun oleh proyek BAKTI sebelumnya. “Data belum valid, tapi sudah diserahkan ke BAKTI. Nyatanya, ada 800 (831 titik, red.) itu sudah ada sinyal. Membuktikan bahwa itu bukan data yang valid,” kata hakim Fahzal. Hakim Fahzal lalu mempertanyakan lebih lanjut bertanya kepada Indra alasan disampaikannya data yang belum valid tersebut kepada pihak BAKTI. “Kalau datanya belum valid, kenapa disampaikan? Kenapa saudara buru-buru menyampaikan? ‘Kan belum valid, kenapa buru-buru? Ada yang mendesak supaya itu diserahkan, supaya untuk data, untuk pengusulan anggaran? ‘Kan bisa jadi,” tanya hakim Fahzal kembali. “Saat itu saya sampaikan, Yang Mulia, bahwa data yang kami punya saat itu kuartal III 2019,” jawab Indra. Menurut hakim Fahzal, jawaban yang diberikan Indra tidak memuaskan, sehingga ia mengulang kembali pertanyaannya. “Ternyata ada 800 (831 titik, red.) yang sudah ada sinyal 4G-nya, untuk apa lagi dibangun di situ? ‘Kan begitu, Pak, dan ada yang sudah dibangun oleh BAKTI sebelumnya. Iya?” tanya hakim Fazal memastikan. “Baik,” jawab Indra. “Itu membuktikan itu bukan data yang valid. Yang saya tanya, kenapa saudara buru-buru menyerahkan 7.904 titik itu?” tanya hakim. Menjawab pertanyaan hakim, Indra mengatakan bahwa ia diminta melakukan paparan menyoal data jumlah desa di Indonesia yang sudah terjamah sinyal 4G. Namun, hakim Fahzal mengatakan jawaban Indra tidak sesuai dengan konteks pertanyaan. Fahzal menilai Indra berkelit-kelit. Ia meminta Indra berterus-terang, sehingga Fahzal kembali bertanya kepada Indra. “7.904 itu yang dijadikan dasar. Itu yang dijadikan dasar untuk pengajuan anggaran, sedangkan datanya belum valid. Apakah ada yang buru-buru minta supaya ini harus tahu berapa titik yang akan diusulkan?” tanya Fahzal kepada Indra. Indra kembali menjawab bahwa pada saat itu ada kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memaparkan data terkait dengan berapa desa di Indonesia yang sudah terjamah sinyal 4G. “Apakah saudara menyampaikan 7.904 itu data yang tidak valid?” tanya hakim Fahzal. “Saya sampaikan bahwa itu data desktop analysis dengan pertimbangan, sudah saya sampaikan Yang Mulia,” jawab Indra. “Ada disampaikan?” tanya hakim Fahzal memastikan. “Sudah saya sampaikan. Di paparan kami ada coverage prediction dengan data sudah disampaikan,” ucap Indra. “Sudah disampaikan seperti itu, berarti ada yang mendesak kepada saudara supaya data ini cepat diserahkan? Betul?” tanya hakim. “Itu karena proses,” jawab Indra. Indra masih belum menjawab konteks pertanyaan. Oleh sebab itu, hakim Fahzal kembali menanyakan hal yang sama. “Siapa yang mendesak saudara? Data yang tidak valid itu segera diserahkan ke BAKTI, siapa yang mendesak saudara?” ucap hakim Fahzal. Indra kemudian mengatakan bahwa ia diminta langsung oleh Dirut BAKTI Anang Achmad Latif untuk menyampaikan data lokasi BTS 4G, meski data tersebut belum valid. “Itu, lah, kok sulit sekali. Orangnya ada di depan, kok. Sulit sekali. Kelihatan nanti. Berkelit-kelit saudara itu lama-lama sampai juga di titiknya,” kata hakim Fahzal menanggapi jawaban Indra. Lebih lanjut, hakim Fahzal mengingatkan Indra untuk tidak menghalang-halangi pemeriksaan, sebagaimana dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Hakim meminta Indra untuk memberikan keterangan yang benar. “Janganlah kita menjerumuskan diri demi untuk membela yang lain. Jangan, Pak. Selamatkan saja diri saudara kalau saudara enggak salah. Siapa yang benar dan tidak benar akan bertemu di persidangan ini,” kata hakim Fahzal. #BTS Kominfo

Topik:

Korupsi BTS Kominfo BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

Bareskrim Polri Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama

Berita Selanjutnya

Sebelum Tersangka, Ini Pesan Panji Gumilang ke Santri Ponpes Al-Zaytun

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo melambaikan tangan saat berjalan keluar dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Penerima Dana Korupsi BTS Rp243 M hampir Semua Dipenjara, Dito Ariotedjo Melenggang Bebas Saja Tuh!

2 Oktober 2025 03:14 WIB

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Monitor Hukum
Diduga makelar kasus (Markus) merangkap makelar proyek, Don Adam alias Adamsyah Wahab Hutabarat (kaki tangan Direktur Utama PT. Basis Utama Prima Muhammad Yuriski), sementara menghitung uang dalam bentuk US Dollar.

Mengingat Lagi Kasus Posisi Korupsi BTS, 11 Penerima Aliran Dana dan "Markus" Don Adam

14 September 2025 00:41 WIB

Hukum
Dito Ariotedjo dan Budi Arie Setiadi (Foto: Kolase MI/Diolah)

KPK Beri Sinyal Garap Kasus Dito Ariotedjo dan Budi Arie, Siap-siap Saja!

13 September 2025 21:23 WIB

Hukum
Mantan Menpora Dito Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Tersangkakan Bekas Menpora Dito Korupsi BTS, Kejagung akan Digugat Lagi!

13 September 2025 21:04 WIB

Hukum
Mantan Menpora Dito Ariotedjo (Foto: Dok MI)

Menerka Nasib Eks Menpora Dito di Korupsi BTS Kominfo Usai "Ditendang" dari Kabinet Merah Putih

13 September 2025 01:51 WIB