Ssst..., Puluhan Miliar Korupsi di UP Perparkiran Dishub Jakarta Dipetieskan, Aspidsus Kejati DKI Tidur? (1)

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 3 Agustus 2023 08:08 WIB
Jakarta, MI - Laporan dugaan tidak pidana korupsi di lingkungan Unit Penggelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tahun 2018-2022 kepada Kejaksaan Tinggi DKI bagai hilang ditelan bumi. Laporan yang dilayangkan seorang mantan juru parkir (Jukir) UP Perparkiran hingga puluhan miliar rupiah pada Juni 2023 itu tak ada kejelasan dari Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati DKI Jakarta. Nazaruddin alias Buyung mantan pegawai UP Perparkiran selama 5 tahun itu awalnya dengan penuh semangat melaporkan para pejabat Dishub dan UP Perparkiran DKI Jaarta kepada Kejati DKI. Nazaruddin tak ingin selepas dia bekerja di UP Perparkiran, uang masyarakat terus digerogoti oleh para pejabat Dishub. "Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kajati DKI seperti tidur kali ya. Padahal laporan yang saya sampaikan (ke Kejati DKI) memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Semua data sudah saya sampaikan kepada Kajari DKI tapi hasilnya tidak ada tindak lanjut," ujar Nazaruddin saat berbincang dengan Monitorindonesia.com di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (2/8). Nazaruddin pun membeberkan bagaimana berbagai modus yang dilakukan UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta dalam menggerogoti uang rakyat dari retribusi parkir. Seharusnya, kata dia, uang yang dikumpulkan dari pundi-pundi masyarakat itu masuk ke kas daerah namun pada kenyataannya lebih dari separuh masuk ke kantong pribadi oknum-oknum pejabat UP Perparkiran dan Dishub DKI. Nazaruddin mengungkap, kronologis permasalahan atas dugaan penyimpangan pengelolaan parkir elektronik TPE DKI 22 yang di pihak ketigakan dengan PT. Vertikal Akses Asia (VAA), salah satu dari 70 perusahann yang berkerjasama dengan UP Perparkiran. [caption id="attachment_557914" align="alignnone" width="491"] Mantan Jukir Parkir UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Nasarudin saat berada di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023). Foto: Dok MI[/caption] Pihak UP Perpakiran Dishub DKI Jakarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT. VAA selama 5 (lima) tahun di mulai awal 2018 hingga 2022. Dalam perjanjian kotrak, setelah di kelola oleh PT. VAA selama 5 (lima) tahun mesin tersebut akan jadi milik UP Parkir dalam keadaan utuh dan berfungsi. Akan tetapi dipertengahan tahun 2021 PT. VAA sudah tidak sanggup mengelola lagi. "Mesin PT. VAA ditinggalkan begitu saja dalam keadaan mati atau sudah tidak berfungsi, spere part di dalam mesin PT. VAA banyak yang kosong. Setoran hampir setahun mereka tarik dari Jukir secara manual, tanpa system (mesin VAA). Setoran ke UP Parkir tidak jelas, jukir selama 6 (enam) bulan tidak di gaji sehingga UP Parkir dan Jukir sangat dirugikan," beber Nazaruddin. Pihak UP Parkir juga melakukan kerjasama dengan PT. VAA sebagai maintenance (pemeliharaan) mesin TPE yang dimiliki oleh UP Parkir lebih kurang 210 unit. UP Parkir juga bekerjasama dengan PT AINO untuk transaksi online dikerjakan oleh PT. VAA (sedangkan AINO data manual dan sebagai data pembanding dari VAA). Selanjutnya, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan UP Perparkiran untuk VAA 1,3 mililar per tahun belum lagi biaya pergantian spare part. Selama bekerjasama dengan VAA banyak permasalahan dalam pemeliharaan, puncaknya VAA di bulan April 2021 mereka tidak melaksanakan kewajiban sampai akhir tahun 2021 sementara UP Parkir sudah membayar 1,3 miliiar. Transaksi double "Dengan PT.AINO juga terjadi permasalahan, contoh apabila masayarakat taping ke mesin TPE atau transaksi saldo yang di dalam kartu bisa terpotong double. Saldo yang di dalam kartu juga hilang, masyarakat banyak yang menggunakan kartu FLAZZ dan e-money di kedua kartu ini-lah banyak terjadi permasalahan," katanya. Nazaruddin mengaku pernah rapat dengan Pimpinan UP Parkir di tahun 2021. Mereka mengetahui bahwa transaksi yang bermasalah dan total uang yang bermasalah lebih kurang 10 Miliiar. Pihak perbankan yakni BCA dan MANDIRI dan AINO mengakui hal tersebut. System yang gagal ini adalah milik AINO. "Saya berharap agar pihak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap PT. VAA, AINO, UP Perpakiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan pihak perbankan yang bekerjasama dengan UP Parkir," katanya. Bahkan, dalam laporannya ke Kejati DKI Jakarta, Nazaruddin turut memberikan foto copy dokumen yang dapat seperti bukti kartu yang tersedot ada dalam berkas, bukti histori dari INDOMARET, berkas pemeriksaan dari Bank BCA dan MANDIRI, dan bukti foto mesin TPE DKI 22 yang berlokasi di jalan Batu Tulis, Gereja Ayam, dan juga jalan Soekarjo Wiriyo Pranoto. "Kontrak kerjasama banyak yang bermasalah di UP Perparkiran. Manajemen UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga bermasalah SDM-nya seperti banyak Jukir TPE hanya di bayar separuh dari UMP DKI. Sementara kontrak kerjasama sampai saat ini belum ada," jelasnya. Nazaruddin mengaku sudah siap membuka tabir dan siap dikonfrontir jaksa penyidik Kejati dan memberikan data otentik lainnya agar kasus dugaan korupsi di UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta. "Entah bagaimana nasib laporan (ke Kajati DKI) itu sekarang. Dugaan korupsi di UP Perparkiran DKI Jakarta itu luar biasa besarnya," tandasnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Kepala UP Perparkiran Dishub DKI hingga kini masih tutup mulut terkait laporan Jukir Parkir tersebut. Begitu juga dengan manajemen PT.VAA.[Tim Investigasi]

Topik:

Kejati DKI Jakarta UP Parkir DKI Adpidsus Kejati DKI

Berita Sebelumnya

Kejagung Bongkar Modus PT UBS dan IGS di Kasus Korupsi Komoditi Emas 

Berita Selanjutnya

Kasus Kabasarnas: Antara Peradilan Militer dan Umum

Berita Terkait

Hukum
Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor LPEI pada Rabu (22/10/2025). (Dok MI/Kejati DKI)

Kejati DKI Cari Bukti Korupsi LPEI di Green Lake, St. Moritz Presidential Twn hingga Karawaci

23 Oktober 2025 13:08 WIB

Hukum
Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor LPEI pada Rabu (22/10/2025). (Foto: Dok MI/Kejati DKI)

Negara Tekor Nyaris Rp 1 T, Direktur PT Tebo Indah dan Pejabat LPEI jadi Tersangka Kejati DKI Jakarta

23 Oktober 2025 12:45 WIB

Hukum
Wakil Ketua Kejati Patris Yusran Jaya, saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Belum Dieksekusinya Silfester 1,5 Tahun Timbulkan Pertanyaan Kredibilitas dan Independensi Kejati Jakarta di Bawah Pimpinan Patris Yusrian Jaya

15 September 2025 11:05 WIB

Hukum
Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Temuan BPK Jelas Ungkap Kerugian Negara Ratusan Miliar, Kok Penyelidikan Korupsi Investasi PLN Batubara Disetop Sejak Reda Jabat Kajati DKI?

14 Agustus 2025 21:02 WIB

Monitor Hukum
Proyek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drive Thru di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan lima Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah Jakarta kini menuai sorotan. Meski menelan anggaran hingga miliaran rupiah dari APBN 2024, fasilitas publik tersebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Tak  Berfungsi! Proyek Drive Thru PTSP Kejati DKI dan Kejari Jakarta Diduga Sarat KKN

4 Agustus 2025 01:35 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejati DKI Didesak Tak Berhenti pada 10 Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Telkom Rp 431 M

22 Juli 2025 01:48 WIB